Bugispos, Sulbar – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat koordinasi antar daerah dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan dan penanganan bencana.
Sesuai arahan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, BPBD Sulbar melakukan koordinasi dengan BPBD Provinsi Sulawesi Selatan terkait penyusunan draft kerja sama penanganan darurat bencana di wilayah perbatasan kedua provinsi.
Koordinasi tersebut dilaksanakan pada Rabu 8 April 2026 di Kantor BPBD Provinsi Sulawesi Selatan dan dihadiri oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sulbar, Ulfian, bersama jajaran BPBD Sulsel.
Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sulbar, Ulfian yang mewakili Kalaksa BPBD Sulbar, menjelaskan bahwa pertemuan ini fokus pada pembahasan substansi kerja sama yang nantinya akan dituangkan dalam bentuk dokumen resmi antar kedua provinsi.
“Melalui kerja sama ini diharapkan koordinasi penanganan bencana di wilayah perbatasan dapat berjalan lebih efektif, sehingga masyarakat yang berada di daerah rawan bencana mendapatkan perlindungan yang lebih optimal,” jelasnya.
Secara terpisah, Kalaksa BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah, menyampaikan bahwa langkah koordinasi ini merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi antar daerah dalam menghadapi potensi bencana, khususnya di wilayah perbatasan yang membutuhkan respons cepat dan kolaboratif.
“Kerja sama ini penting untuk memastikan penanganan darurat bencana dapat dilakukan secara cepat, terkoordinasi, dan efektif, terutama di wilayah perbatasan antara Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan,” ujar Yasir Fattah.
Ia menambahkan, penyusunan draft kerja sama ini diharapkan dapat menjadi dasar kolaborasi antara kedua BPBD provinsi dalam berbagai aspek penanggulangan bencana, mulai dari pertukaran informasi kebencanaan, dukungan personel dan logistik, hingga koordinasi penanganan darurat saat terjadi bencana di wilayah perbatasan.
BPBD Sulbar berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi lintas wilayah sebagai bagian dari upaya meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana, sekaligus mendukung kebijakan dan arahan Gubernur Sulawesi Barat dalam mewujudkan sistem penanggulangan bencana yang tangguh dan terintegrasi. (*)
