Wajo

Ketua Komisi 3 DPRD Wajo Lakukan Pemantauan Awal Proyek Rekonstruksi Jalan Dalam Kota

103
×

Ketua Komisi 3 DPRD Wajo Lakukan Pemantauan Awal Proyek Rekonstruksi Jalan Dalam Kota

Sebarkan artikel ini
Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Wajo, Andi Bayuni Marzuki, turun langsung melakukan pemantauan Mutual Check Awal atau Mutual Check Nol Persen pada sejumlah pengerjaan rekonstruksi jalan dalam kota, Minggu (7/9/2025).
Breaking News

BugisPos, Wajo – Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Wajo, Andi Bayuni Marzuki, turun langsung melakukan pemantauan Mutual Check Awal atau Mutual Check Nol Persen pada sejumlah pengerjaan rekonstruksi jalan dalam kota, Minggu (7/9/2025).

Kehadiran Ketua Komisi 3 ini sebagai bentuk komitmen DPRD dalam memastikan seluruh proyek infrastruktur berjalan sesuai ketentuan, baik dari segi kualitas maupun manfaat yang akan dirasakan masyarakat.

“Hari ini saya turun langsung di Jalan Serikaya untuk memantau MC Nol, memastikan volume pekerjaan sesuai sebelum pihak rekanan memulai pelaksanaan fisik. Hal ini penting agar tidak terjadi perbedaan antara dokumen kontrak dan hasil kerja nantinya,” ujar Andi Bayuni.

Lebih lanjut, politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini menegaskan agar pihak pelaksana proyek mematuhi dokumen kontrak dan petunjuk teknis yang berlaku.

“Kontraktor harus bekerja sesuai aturan, karena masyarakat harus merasakan manfaat dari pembangunan ini. Jangan sampai pekerjaan dilakukan asal jadi,” tegas Ketua Fraksi Golkar DPRD Wajo tersebut.

Ia juga menekankan tidak akan memberi toleransi terhadap pihak rekanan yang mencoba bermain-main dalam pelaksanaan proyek.

“Sebagai wakil rakyat, saya tidak akan memberi kebijakan kepada kontraktor yang tidak sesuai RAB. Kalau ada yang berani curang, saya akan menggunakan kewenangan saya sebagai Ketua Komisi 3 yang ditugaskan melakukan pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur,” tandasnya.

Komisi 3 DPRD Kabupaten Wajo yang membidangi pembangunan dan infrastruktur berkomitmen untuk terus mengawal agar setiap program pembangunan yang menggunakan anggaran daerah terlaksana tepat sasaran, tepat mutu, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. (adv)