BugisPos, Makassar – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan Koperasi Merah Putih bukanlah supermarket maupun pesaing warung kelontong, melainkan infrastruktur pemerintah yang disiapkan untuk menyalurkan berbagai subsidi, bantuan sosial, serta memperkuat pemberdayaan ekonomi desa.
Penegasan itu disampaikan Zulkifli Hasan saat menghadiri Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rakerkonas) APINDO XXXV di Makassar. Ia meminta masyarakat tidak mudah mempercayai informasi yang menyebut keberadaan Koperasi Merah Putih akan mematikan usaha kecil.
“Sekali lagi, tolong dijelaskan kepada masyarakat karena sekarang ini banyak hoaks. Kita juga tidak tahu siapa yang memproduksinya,” kata Zulkifli Hasan, Selasa 4 Agustus 2026.
Menurutnya, Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Nelayan Merah Putih hanya dibedakan berdasarkan wilayah operasionalnya.
“Kalau untuk nelayan namanya Koperasi Nelayan Merah Putih. Kalau di kota namanya Koperasi Kelurahan Merah Putih. Kalau di desa namanya Koperasi Desa Merah Putih. Bentuknya adalah sebagai infrastruktur pemerintah,” ujarnya.
Ia menjelaskan, koperasi tersebut akan menjadi pusat distribusi berbagai barang subsidi dan bantuan pemerintah, mulai dari pupuk bersubsidi, Kredit Usaha Rakyat (KUR), LPG bersubsidi, bantuan pangan berupa beras, bantuan tunai, Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), hingga bantuan sektor perikanan.
“Semua nanti akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih, maupun Koperasi Nelayan Merah Putih,” jelasnya.
Zulkifli Hasan juga membantah isu yang menyebut koperasi tersebut akan menggantikan peran warung kelontong.
“Jadi ini bukan supermarket. Apalagi ada yang mengatakan nanti Zulhas akan menutup warung kelontong. Itu tidak ada urusannya. Malah warung kelontong bisa menitipkan barangnya. Kalau ingin memasarkan produk ke seluruh Indonesia, juga bisa melalui Koperasi Desa,” tegasnya.
Selain memperkuat distribusi bantuan pemerintah, koperasi tersebut juga diproyeksikan menjadi motor penciptaan lapangan kerja di desa.
“Kalau satu koperasi mempekerjakan enam atau tujuh orang saja, dikalikan sekitar 80 ribu desa, maka hampir setengah juta orang bisa bekerja,” ungkapnya.
Pemerintah juga akan mengembangkan desa-desa tematik berbasis perikanan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan penyerapan tenaga kerja.
“Kalau untuk karbohidrat kita sudah swasembada beras, sekarang kita akan masuk ke protein ikan. Setiap desa yang memiliki lahan akan dikembangkan budidaya ikan tematik. Program ini juga akan menyerap tenaga kerja,” katanya.
Ia menegaskan tujuan utama program tersebut adalah memperkuat ekonomi desa dan membuka peluang kerja bagi masyarakat, terutama lulusan SMA maupun perguruan tinggi yang masih kesulitan memperoleh pekerjaan.
Di sisi lain, Zulkifli Hasan kembali menepis isu penutupan warung yang beredar di masyarakat.
“Tidak benar kalau ada isu warung-warung akan ditutup. Itu hoaks yang sangat jahat. Tujuannya hanya ingin membuat masyarakat ribut,” ujarnya.
Menurutnya, keberadaan koperasi justru akan melindungi petani dan nelayan saat harga hasil panen maupun tangkapan ikan anjlok.
“Kalau hasil panen petani sedang melimpah sehingga harga turun, koperasi bisa melakukan pembelian. Begitu juga nelayan. Kalau hasil tangkapan ikan sedang banyak dan harga murah, koperasi bisa membeli hasil tangkapan mereka. Di koperasi nantinya ada cold storage dan pabrik es sehingga ikan bisa disimpan terlebih dahulu,” jelasnya.
Ia mengatakan pemerintah juga akan menjadikan koperasi sebagai pusat berbagai layanan masyarakat, termasuk pembayaran listrik, distribusi bantuan sosial, hingga layanan Pos Indonesia.
“Kenapa koperasi dijadikan infrastruktur pemerintah? Karena menurut Pak Presiden, bantuan sosial selama ini masih banyak yang tidak tepat sasaran. Ke depan semuanya akan berbasis by name by address sehingga bantuan benar-benar tepat sasaran,” kata Zulkifli Hasan.
Pemerintah menargetkan pembangunan 35 ribu Koperasi Merah Putih rampung pada tahun ini dengan dukungan TNI, kemudian dilanjutkan secara bertahap hingga mencapai sekitar 60 ribu koperasi pada tahun depan.
“Ini pekerjaan yang sangat besar. Tahun ini targetnya 35 ribu koperasi selesai, kemudian tahun depan akan dilanjutkan lagi. Operasional koperasi direncanakan mulai berjalan sekitar September, sementara untuk tahap awal gaji pengelola akan dibayarkan melalui APBN,” tuturnya. (din)
