BugisPos, Wajo — Tim Penyusun Kepengurusan Dewan Pengurus Wilayah (TPK DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengawal proses penataan dan pembaruan struktur kepengurusan tingkat kecamatan hingga desa dan kelurahan di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan.
Pengawalan dan asistensi tersebut dilakukan selama dua hari sebagai bagian dari persiapan pembentukan kepengurusan baru periode 2026-2031. Kepengurusan periode sebelumnya diketahui telah berakhir pada bulan lalu.
Penataan struktur tersebut akan dilakukan secara serentak di 14 kecamatan dan 158 desa/kelurahan di Kabupaten Wajo.
Pembahasan mengenai penataan struktur itu menjadi salah satu agenda utama dalam rapat koordinasi TPK DPW, DPC PKB Wajo dan sekitar 70 calon pengurus Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC) dari 14 kecamatan, Senin (15/9/2026).
Dalam kegiatan tersebut hadir anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Andi Ayoga Fadel Akbar yang mewakili TPK DPW PKB.
Sementara dari DPC PKB Wajo hadir Ketua DPC PKB bersama Wakil Ketua DPRD Wajo, Ketua Fraksi PKB, serta anggota Fraksi PKB Andi Sumange Alam dan Andi Muliadi.
Ada perubahan aturan kepengurusan
Ketua DPC PKB Wajo, M Nawir, mengatakan, proses penyusunan kepengurusan periode 2026-2031 harus mengacu pada petunjuk teknis terbaru dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB.
Salah satu perubahan yang menjadi perhatian adalah persyaratan usia maksimal 35 tahun bagi calon Ketua Dewan Tanfiz serta kewajiban memenuhi keterwakilan perempuan minimal 30 persen.
Selain itu, terdapat perubahan jumlah personel dalam struktur kepengurusan.
“Untuk Dewan Syuro minimal lima orang dan Dewan Tanfiz minimal enam orang,” kata M Nawir dalam rapat tersebut.
Menurut dia, penerapan ketentuan baru itu sempat menjadi tantangan di sejumlah kecamatan, khususnya dalam mencari figur yang memenuhi persyaratan usia maksimal 35 tahun.
“Memang banyak hal yang menjadi pertimbangan. Ada juga yang belum tertarik untuk terjun ke dunia politik. Tetapi dengan usaha keras dan bahu-membahu antara tim dan pengurus DPC, alhamdulillah semuanya sudah bisa dipenuhi di seluruh kecamatan,” ujarnya.
Tak hanya membentuk struktur
M Nawir menegaskan, pembentukan kepengurusan baru tidak boleh berhenti pada persoalan administratif. Tantangan berikutnya adalah memastikan struktur yang telah dibentuk mampu bergerak, berdaya guna dan memberikan manfaat kepada masyarakat.
Menurut dia, struktur partai di tingkat kecamatan hingga desa harus memiliki pola kerja yang jelas dan terukur.
“Menyusun pengurus adalah hal mudah. Tetapi yang sulit adalah bagaimana menggerakkan, memberdayagunakan dan memberi manfaat luas,” katanya.
Karena itu, PKB Wajo akan mendorong penyusunan formula dan tahapan kerja sejak awal agar struktur yang terbentuk dapat langsung bergerak setelah dikukuhkan.
Salah satu strategi yang dianggap penting adalah memperkuat konsolidasi hingga tingkat basis massa.
Konsolidasi struktural, kata Nawir, perlu dilakukan secara menyeluruh dan berkala. Pola koordinasi juga diharapkan berjalan dua arah, bukan sekadar instruksi dari tingkat atas ke bawah.
Hal itu dinilai penting agar pengurus di tingkat kecamatan dan desa dapat turut memberikan masukan dalam menentukan strategi pergerakan partai di wilayah masing-masing.
Perbarui pemetaan konstituen
Selain penguatan struktur, PKB Wajo juga menilai pentingnya memperbarui pemetaan konstituen secara berkala.
PKB didorong untuk membangun komunitas-komunitas aktif di tingkat akar rumput sehingga keberadaan partai dapat dirasakan masyarakat sepanjang waktu, bukan hanya menjelang momentum pemilu.
“Kader PKB harus konsisten menjalankan politik kehadiran,” ujar Nawir.
Menurutnya, politik kehadiran berarti kader tidak hanya datang ketika membutuhkan dukungan politik, tetapi juga hadir ketika masyarakat menghadapi persoalan sosial, ekonomi maupun kebutuhan publik lainnya.
Dorong peningkatan kualitas kader
PKB Wajo juga akan mendorong perubahan pola rekrutmen dan kaderisasi. Rekrutmen tidak lagi semata-mata berorientasi pada jumlah, tetapi juga mempertimbangkan kompetensi, integritas dan pemahaman terhadap kebijakan publik.
PKB sendiri telah memiliki lembaga kaderisasi yang aktif melakukan pendidikan bagi kader.
Setelah proses orientasi dan pengukuhan kepengurusan yang dijadwalkan berlangsung bulan depan, kaderisasi akan dilanjutkan secara bertahap melalui program pendidikan kader, termasuk Sekolah Perubahan atau pendidikan bagi loyalis partai.
“Yang kita butuhkan bukan hanya struktur yang lengkap, tetapi kader yang mampu bekerja dan memahami kebutuhan masyarakat,” katanya.
PKB ingin program menyentuh masyarakat
Hal lain yang menjadi perhatian adalah penyusunan program kerja yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
PKB Wajo mendorong agar program sosial, advokasi masyarakat dan pemberdayaan ekonomi tidak hanya bersifat seremonial, tetapi dilakukan secara nyata dan berkelanjutan.
Dengan demikian, slogan PKB sebagai “solusi bangsa” diharapkan dapat diterjemahkan lebih konkret di tingkat daerah.
“PKB solusi bangsa bisa lebih membumi menjadi PKB solusi Wajo,” kata Nawir.
Penataan struktur kepengurusan di 14 kecamatan dan 158 desa/kelurahan tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus meningkatkan kehadiran PKB di tengah masyarakat Wajo.
br
br
br
br
br
br