Bugispos, Pasangkayu- Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan kunjungan kerja ke sejumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pasangkayu, Selasa (13/10/2026). Langkah ini dilakukan untuk mendalami persoalan status dan legalitas lahan yang hingga kini masih diwarnai klaim kepemilikan oleh masyarakat.
Kunjungan lapangan tersebut menyasar PT Unggul Widya Lestari serta perusahaan yang tergabung dalam Astra Group, yakni PT Pasangkayu, PT Letawa, PT Mamuang, dan PT TSL. Kegiatan ini bertujuan memperoleh gambaran komprehensif mengenai dinamika pertanahan yang berkembang di kawasan perkebunan tersebut.
Dalam tatap muka bersama manajemen perusahaan, terungkap berbagai kompleksitas masalah, mulai dari klaim kepemilikan oleh warga, keabsahan dokumen pertanahan yang dipertanyakan, hingga ketidaksinkronan data peta yang memicu tumpang tindih lahan.
Pihak PT Mamuang memaparkan adanya titik lokasi yang diklaim pihak luar menggunakan dokumen terbitan wilayah Sulawesi Tengah. Hingga saat ini, sengketa tersebut telah melalui tiga kali proses mediasi dan masih terus diupayakan penyelesaiannya.
Di PT Letawa, persoalan didominasi klaim masyarakat yang mengaku sebagai ahli waris, ketidaksesuaian peta wilayah, hingga penerbitan dokumen rekomendasi kepala daerah yang legalitasnya dipersoalkan. Selain itu, perbedaan jenis dan fungsi dokumen pertanahan antarpihak menjadi materi penting yang perlu ditelusuri lebih lanjut.
Sementara itu, pihak PT Pasangkayu melaporkan bahwa perusahaan telah mengeluarkan dana ganti rugi atas berbagai klaim lahan dengan nilai total mencapai Rp68 miliar. Perusahaan juga menyampaikan adanya dugaan penyerobotan lahan serta pendirian bangunan liar oleh warga di area yang masuk dalam konsesi perusahaan.
Merespons paparan tersebut, Anggota Komisi III DPRD Sulbar, Harun Lulullangi, menegaskan pentingnya menelusuri akar permasalahan secara mendalam agar tercapai solusi yang adil bagi semua pihak.
“Persoalan ini perlu kita telisik secara mendalam. Jangan sampai berkembang opini publik seolah-olah perusahaan menggunakan kekuatan aparat untuk memenjarakan masyarakat. Kita harus melihat masalah ini secara utuh berdasarkan fakta, dokumen, dan hukum yang berlaku agar tidak ada pihak yang dirugikan,” ujar Harun.
Ia menambahkan, penanganan sengketa lahan ini tidak boleh berhenti di tingkat daerah apabila membutuhkan kewenangan lembaga yang lebih tinggi.
“Jika belum menemukan titik terang, kita siap mendorong penanganannya hingga ke tingkat pusat dan instansi berwenang. Kita ingin ada kejelasan status hukum agar hak masyarakat terlindungi, kepastian investasi perusahaan terjamin, dan konflik tidak terus berulang,” tegasnya.
Melalui kunjungan kerja ini, Komisi III DPRD Sulbar menghimpun seluruh data dan bukti lapangan sebagai bahan koordinasi bersama instansi terkait, khususnya otoritas pertanahan. Penanganan sengketa akan difokuskan pada verifikasi dokumen, penyelarasan data peta, serta fasilitasi dialog secara transparan dan objektif guna menghadirkan kepastian hukum di Sulawesi Barat.(*)
br
br
br
br
br
br