Agana Gau’, Dana Bansos Bede’ Mengalir ke Anggota DPRD Sulsel
BugisPos – Kasus dana bantuan soasial (Bansos) di Sulsel terkait penanganan Covid-19, tampaknya masih saja berkutat pada kabar berita yang berseliwenang. Belum ada kasus oknum yang menyalahgunakan dana Bansos ini naik meja hijau.
Contohnya kasus Bansos kota Makassar, hingga saat ini kasusnya di Polda Sulsel belum juga sampai ke pengadilan.
Kini muncul lagi kabar mengejutkan, yang menyebukan anggota DPRD Sulsel keciprat dana Bansos dari Pemprov Sulsel
Terkait hal tersebut, Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia, mendesak KPK mengusut dugaan adanya dana Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19 mengalir ke DPRD Provinsi Sulsel, berdasarkan temuan BPK RI Provinsi Sulsel.
Peneliti Senior Kopel Indonesia, Herman, Sabtu (5/6/2021), mengungkapkan, temuan BPK terkait indikasi aliran dana Covid-19 dari Pemprov Sulsel ke anggota DPRD Sulsel, adalah kekeliruan dan tidak sesuai dengan mekanisme penggunaan anggaran.
“DPRD bukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang mesti diberikan jatah dari pemprov dalam hal penggunaan anggaran penanganan Covid-19. Ini terbukti dengan adanya temuan BPK, yang meminta setiap anggota wajib mengembalikan Rp100 juta dari 85 anggota DPRD Sulsel,” ujar Herman dikutip dari PLUZ.ID.
Diketahui, pada 2020 lalu, menurut Herman, Pemprov Sulsel mengalihkan anggaran hingga Rp500 miliar untuk penanganan pendemi Covid-19. Tahap pertama Rp250 miliar dicairkan hingga Juni 2020.
Dari dana tahap pertama itu, DPRD Sulsel mendapat jatah Rp15 miliar. Jika dirata-ratakan untuk 85 anggota Dewan, setiap orang mengelola Rp176 juta.
Herman mengatakan, anggota DPRD seharusnya melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana Covid-19. Bukan justru terlibat menggunakan anggaran karena mereka bukan OPD, jadi wajar kemudian BPK menemukan tidak adanya pertanggungjawaban selaku pengguna anggaran.
“Ini tidak tahu siapa yang mengawasi. Siapa yang diawasi,” ujar Herman.
Kejadian ini, lanjut Herman, mengindikasikan jika memang ada kekacauan pengelolaan keuangan di Pemprov Sulsel di bawah kepemimpinan Gubernur Nurdin Abdullah.
“Ini juga menjadi penyebab turunnya penilaian dari WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) menjadi WDP (Wajar Dengan Pengecualian) dari BPK kepada Pemprov Sulsel,” katanya.
Herman mengatakan, ada kesan jika aliran dana tersebut hanyalah bagi-bagi jatah ke partai politik.
“DPRD bukan Lembaga OPD sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) yang bisa melakukan kegiatan. Tidak ada mekanisme penyaluran seperti itu,” urainya.
Oleh karena itu, Kopel mendorong kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menindaklanjuti temuan tersebut.
“Kita mendesak kepada KPK untuk menindaklanjuti temuan tersebut,” terangnya.
Herman menegaskan, alasan mendorong KPK untuk menindaklanjuti temuan tersebut, karena patut dicurigai adalah motif Pemprov Sulsel mengalokasikan anggaran penanganan Covid-19 ke anggota DPRD Sulsel.
“Apa motif kepala daerah, dalam hal ini Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah, waktu itu, mengalokasikan anggaran penanganan Covid-19 ke anggota DPRD Sulsel. Ini mesti diusut KPK,” tegasnya.
“Pantas sejauh ini wakil rakyat kita hanya diam-diam saja terkait dugaan korupsi Nurdin Abdullah. Padahal, mereka memiliki kewenangan pengawasan. Dimana tugas anggota DPRD itu, meliputi pembentukan Peraturan Daerah (Perda), pengawasan, dan budgeting anggaran,” tambah Herman (*)
