WAJO, BUGISPOS.com – Anggota DPRD Kabupaten Wajo, H. Mustafa, menghadiri Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang digelar di Kantor Bapperida Wajo, Kamis (12/3/2026). Kegiatan tersebut menjadi ruang sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan melibatkan sejumlah perangkat daerah terkait.
Forum tersebut diikuti oleh beberapa OPD, di antaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wajo, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Wajo, Dinas Perhubungan Kabupaten Wajo, serta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wajo.
Dalam kesempatan itu, politisi Partai Gerindra tersebut menyampaikan sejumlah catatan strategis terkait arah pembangunan daerah. Menurut dia, perencanaan pembangunan harus disusun secara matang dengan mempertimbangkan prinsip keberlanjutan serta manfaat langsung bagi masyarakat.
Mustafa menekankan pentingnya pemerintah daerah menuntaskan proyek-proyek infrastruktur yang telah dimulai pada tahun sebelumnya. Penyelesaian proyek dinilai penting untuk menjaga konektivitas wilayah sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap akses jalan yang memadai.
Ia mencontohkan beberapa ruas jalan kabupaten yang menurutnya perlu menjadi perhatian, seperti ruas Baru Tancung–Wewangrewu, Dorie Lajokka–Wewangrewu, serta Paria–Cinnong Tabi/Tosora.
“Intinya, semua ruas jalan kabupaten yang sudah dikerjakan pada tahun sebelumnya agar segera dituntaskan. Kita harus mempertimbangkan kebutuhan mendasar masyarakat terhadap infrastruktur yang mantap,” ujar Mustafa.
Selain persoalan infrastruktur jalan, ia juga menyoroti pembangunan Islamic Center di Kecamatan Sabbangparu. Mustafa menilai perencanaan proyek tersebut perlu dievaluasi agar pembangunan lebih menitikberatkan pada fungsi utama bangunan.
Menurut dia, sebagai pusat kegiatan keagamaan sekaligus layanan haji dan umrah, pembangunan gedung utama seharusnya menjadi prioritas sebelum pembangunan pagar atau elemen pelengkap lainnya.
“Harusnya fungsinya dulu yang diperbesar, karena ini akan menjadi pusat kegiatan keagamaan masyarakat. Jangan sampai pembangunan justru memprioritaskan hal-hal yang tidak mendesak,” katanya.
Sebagai langkah perbaikan, Mustafa juga menyampaikan beberapa rekomendasi kepada perangkat daerah terkait. Ia menekankan pentingnya kematangan perencanaan agar program pembangunan benar-benar tepat sasaran.
Selain itu, ia menyoroti peran Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menurutnya harus bekerja secara profesional dan memahami aspek teknis pekerjaan, tidak sekadar menjalankan fungsi administratif.
“PPK tidak boleh hanya menjadi pelengkap administrasi. Mereka harus benar-benar memahami teknis pekerjaan agar kualitas pembangunan dapat terjaga,” tegasnya.
Mustafa juga meminta Dinas PUPR untuk mengoptimalkan fungsi UPTD Laboratorium dengan menempatkan tenaga ahli serta teknisi yang memiliki sertifikasi resmi. Menurutnya, laboratorium memiliki peran penting dalam menguji kualitas material serta memastikan mutu bangunan yang dikerjakan pemerintah daerah.
Ia berharap melalui pengawasan teknis yang lebih ketat serta perencanaan yang matang, kualitas pembangunan di Kabupaten Wajo dapat semakin meningkat.
“Kita ingin semua pembangunan di Wajo memiliki kualitas yang baik. Karena itu pengawasan teknis dan pengujian material melalui laboratorium harus dijalankan secara profesional,” pungkasnya. (Adv/Humas DPRD Wajo)
