BugisPos,Bone — Polemik pembatalan Bone Fun Run 2026, pihak panitia dari komunitas Lapatau Runners akhirnya menggelar konferensi pers di salah satu kafe di Kabupaten Bone, Minggu (12/4/2026).
Melalui konferensi pers tersebut, Lapatau Runners yang ditunjuk sebagai Race Management menjelaskan kronologi pembatalan event yang belakangan menuai sorotan publik.
Ketua panitia, Ira, menjelaskan bahwa hingga mendekati waktu pelaksanaan, belum ada kepastian teknis serta koordinasi yang jelas dari pihak pemerintah daerah. Padahal, menurutnya, secara lisan Bupati Bone sebelumnya telah menunjuk Edy Saputra Syam sebagai penanggung jawab kegiatan.
“Event Bone Fun Run ini merupakan inisiasi Pemerintah Kabupaten Bone dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Bone. Kami dari Lapatau Runners hanya ditunjuk sebagai Race Management karena merupakan komunitas lari di Bone yang telah beberapa kali menyelenggarakan event,” ucapnya.
Ia menambahkan, pihak panitia juga mengakui mengalami kerugian yang cukup besar akibat pembatalan tersebut. Salah satunya terkait pemesanan medali yang telah mencapai ribuan unit.
“Sebanyak 5.200 medali sudah dipesan dan saat ini sudah berada di Bone. Sebagian besar biaya pemesanan berasal dari dana pribadi anggota, dan sebagian lainnya dari uang registrasi peserta,” tambahnya.
Atas kondisi tersebut, Lapatau Runners berharap dapat duduk bersama dengan pihak pemerintah daerah untuk mencari solusi terbaik, termasuk terkait pengembalian dana (refund) kepada para peserta yang telah mendaftar.
Terkait polemik pencantuman nama dan nomor kontak Edy Saputra Syam dalam flyer pembatalan, panitia mengakui hal tersebut dilakukan tanpa koordinasi terlebih dahulu. Keputusan itu diambil karena panitia mengaku mengalami kebuntuan komunikasi dengan pihak terkait.
“Pencantuman nomor tersebut karena kami sudah tidak tahu lagi harus berkomunikasi dengan siapa. Kami benar-benar buntu saat itu,” terang Ira.
Hingga saat ini, polemik pembatalan Bone Fun Run 2026 masih menjadi perhatian publik, terutama terkait tanggung jawab terhadap peserta dan kejelasan pengelolaan kegiatan.
