Oleh: Nursalam, S.Pd.,M.Pd (Masyarakat Peduli Sampah)
BugisPos, Makassar — Kota Makassar sedang menghadapi masalah yang bukan lagi sekadar estetika kota: sampah rumah tangga telah berubah menjadi persoalan darurat kesehatan dan lingkungan. Upaya penanggulangan sampah yang diluncurkan Pemkot memiliki niat baik, tetapi pelaksanaannya menimbulkan kebingungan, biaya tambahan bagi warga, dan kesan bahwa tanggung jawab dipindahkan ke tingkat RT tanpa dukungan teknis memadai.
Pertama, komunikasi dan kebijakan yang berubah-ubah meresahkan warga. Janji “sampah gratis” yang kemudian diikuti skema pemungutan iuran berdasarkan akal-akalan perhitungan KWH listrik menimbulkan ketidakadilan dan hilangnya kepercayaan publik. Kebijakan pengelolaan sampah harus jelas, transparan, dan adil; tidak boleh mengandalkan interpretasi administrasi yang membebani masyarakat kecil.
Kedua, menginstruksikan warga untuk mengolah sampah organik menjadi “biopori” atau istilah lain tanpa fasilitas pendukung dan layanan pengangkutan cepat bukan solusi realistis. Sampah organik yang menumpuk dalam hitungan jam sudah mulai menimbulkan bau dan potensi vektor penyakit. Menuntut RT menjadi garda terdepan penanganan sampah tanpa penguatan kapasitas sarana, armada dan anggaran adalah langkah yang kontraproduktif dan berisiko menimbulkan intimidasi sosial terhadap pengurus lingkungan.
Solusi praktis dan administratif yang segera perlu dipertimbangkan:
1. Sediakan armada khusus pengangkut sampah organik dengan frekuensi minimal dua hari sekali untuk mencegah pembusukan di lingkungan permukiman.
2. Rancang dan bangun titik penampungan organik skala RT (mis. 2 titik per RT) berupa bak tertutup atau komposter komunitas yang memenuhi standar sanitasi.
3. Kembangkan fasilitas pengolahan terpusat yang menghasilkan pupuk komersial; Pemkot mengubah sampah menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga ada insentif ekonomi untuk pengelolaan yang baik.
4. Anggarkan prioritas: sampah harus menjadi program prioritas APBD. Menangani darurat sampah harus diberi porsi anggaran lebih besar daripada proyek yang tidak berdampak langsung pada kesehatan publik.
Akhirnya, warga juga perlu berperan: memisah sampah, membayar iuran yang sah, dan menjaga kebersihan. Tetapi peran itu hanya efektif bila diimbangi kebijakan yang jelas, dukungan teknis, dan program yang terukur. Makassar butuh kepemimpinan yang berani mengakui masalah, bertindak sistemik, dan menempatkan kesejahteraan warga di atas slogan. Daripada sekadar retorika, tunjukkan program nyata — sebelum sampah menjadi krisis yang tak terkendali.
Tabe, Pak Wali. Rakyat butuh kejelasan, bukan omon-omon.
