BugisPos, Makassar – Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menegaskan bahwa
penguatan ketahanan ekonomi nasional harus dimulai dengan membenahi akar persoalan yang dihadapi sektor riil.
Di tengah fragmentasi global yang semakin nyata, dunia usaha menghadapi
lingkungan usaha yang penuh ketidakpastian, mulai dari dinamika geopolitik, perubahan kebijakan perdagangan internasional, disrupsi rantai pasok, hingga volatilitas harga energi dan
komoditas.
Dalam pidato pembukaan Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rakerkonas) APINDO ke-35 di Makassar, Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani menyampaikan bahwa dunia usaha nasional harus terus memperkuat kemampuan beradaptasi dan menjaga daya saing di tengah
perubahan lanskap ekonomi global.
Pada saat yang sama, dunia usaha masih menghadapi berbagai persoalan struktural di dalam negeri, antara lain tingginya biaya produksi, tantangan memperoleh bahan baku, mahalnya biaya logistik dan energi, birokrasi dan regulasi yang belum sepenuhnya efisien, produktivitas
tenaga kerja, serta dinamika pasar yang terus berubah.
Karena itu, menjaga ketahanan ekonomi nasional membutuhkan respons yang tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga
menyelesaikan akar persoalan yang memengaruhi investasi, produksi, dan penciptaan
lapangan kerja.
Pembukaan Rakerkonas APINDO XXXV dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan, Wakil Ketua DPR RI
Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang, sejumlah
perwakilan anggota DPR RI, Duta Besar dan Perwakilan Mitra Internasional, Ketua Dewan Pertimbangan APINDO Sofjan Wanandi, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan APINDO Hariyadi
B. Sukamdani, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, KADIN Indonesia, sejumlah Bupati dan Walikota di Provinsi Sulawesi Selatan, Anggota APINDO dan Pengurus APINDO seluruh Indonesia.
Bagi APINDO, pemutusan hubungan kerja bukan persoalan yang dapat diselesaikan hanya dengan mendiskusikan dampaknya setelah PHK terjadi. Solusi yang lebih fundamental terletak 1 pada pembenahan persoalan di hulu, yaitu memastikan investasi, industri, perdagangan, dan
daya saing yang bisa benar-benar menciptakan sekaligus mempertahankan lapangan kerja.
“Jika kita sungguh ingin mencegah PHK, kita tidak boleh hanya sibuk berdebat di hilir. Kita harus berani memperbaiki permasalahan hulunya. Setiap hambatan berusaha yang tidak terselesaikan akan memutus multiplier efect yang seharusnya dapat menciptakan investasi,
menggerakkan produksi, dan membuka lapangan kerja. Karena itulah PHK sesungguhnya hanyalah ujung dari persoalan yang telah lama bermula dari isu di hulunya,” ujar Shinta.
APINDO juga mengingatkan bahwa tantangan ketenagakerjaan Indonesia masih sangat besar. Saat ini sekitar 67 persen dari total pengangguran merupakan generasi muda yang didominasi oleh Generasi Z, sementara hampir 60 persen tenaga kerja masih bekerja di sektor informal.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan Indonesia bukan hanya sekadar menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menghadirkan pekerjaan yang produktif, berkualitas, dan berkelanjutan.
Sebagai bentuk komitmen tersebut, APINDO menginisiasi Task Force Debottlenecking
Hambatan Berusaha, sebuah mekanisme internal untuk mengidentifikasi, memetakan secara rinci, mengawal, serta memastikan berbagai agenda perbaikan benar-benar dirasakan oleh dunia usaha.
Pendekatan ini tidak berhenti pada pencatatan persoalan, tetapi memastikan
setiap proses penyelesaiannya terus dikawal hingga tuntas.
Saat ini APINDO mengawal lebih dari 14 isu prioritas dunia usaha, meliputi kepastian pasokan bahan baku industri, harga gas, logistik, kebijakan nutri-level, permasalahan tata ruang, kewajiban pelaporan keuangan, RKAB mineral dan batu bara, sertifikasi halal, pengelolaan sampah/Extended Producer Responsibility (EPR), ekspor komoditas, regulasi yang menghambat sektor pariwisata, hingga penyempurnaan RUU Ketenagakerjaan.
APINDO menyampaikan bahwa sejumlah masukan dunia usaha telah mulai didengarkan pemerintah sebagai bagian dari upaya memperbaiki iklim usaha nasional.
“Bagi kami, setiap hambatan yang berhasil diselesaikan adalah simpul yang terurai agarkembali kembali berlayar. Karena setiap langkah yang memudahkan dunia usaha akan membuka lebih banyak harapan dan lapangan kerja,” lanjut Shinta.
APINDO menilai penyelesaian berbagai hambatan tersebut harus menjadi agenda reformasi berkelanjutan, sebagaimana ditunjukkan pengalaman sejumlah negara yang membangun daya saing melalui perbaikan ekosistem usaha, kemudahan berusaha, penguatan industri, dan
konektivitas Komitmen untuk memperkuat ekosistem usaha ini juga ditegaskan dari sisi
pemerintah, sebagaimana disampaikan sejumlah pejabat negara dalam sambutan mereka pada pembukaan Rakerkonas APINDO tahun ini.
Dalam sambutannya, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan, Sulawesi Selatan terus memperkuat daya tarik investasi melalui pembangunan infrastruktur secara masif, dari mulai jalan, irigasi hingga fasilitas kesehatan.
Menurutnya, keberlanjutan
investasi membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah daerah dan dunia usaha agar pertumbuhan ekonomi dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan menekankan swasembada pangan merupakan fondasi utama kedaulatan bangsa. Pemerintah terus memreformasi reformasi regulasi untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian, memperkuat 2 kesejahteraan petani dan nelayan, serta membangun ekosistem desa sebagai pusat produksi
nasional yang terintegrasi dengan pembiayaan, hilirisasi, dan infrastruktur pendukung.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto menegaskan, fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah berbagai gejolak global. Stabilitas inflasi, meningkatnya optimisme sektor manufaktur, pertumbuhan kredit, investasi, hingga penguatan ekonomi digital
menjadi modal penting untuk menjaga momentum pertumbuhan.
Pemerintah juga terus
memperkuat iklim investasi melalui deregulasi, pengembangan kawasan ekonomi khusus, transisi energi, dan kemitraan strategis dengan dunia usaha agar Indonesia semakin kompetitif
di tingkat global.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan komitmen DPR untuk terus mendorong kepastian hukum, menjaga stabilitas politik, serta menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi
investor. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan pekerja dalam menyelesaikan pembahasan RUU Ketenagakerjaan secara konstruktif guna memperkuat daya saing nasional sekaligus menjaga keberlangsungan investasi dan penciptaan lapangan
kerja.
Sebagai bagian dari rangkaian Rakerkonas APINDO ke-35, APINDO juga menyelenggarakan APINDO Business Investment Expo, yang dibuka pada 3 Agustus 2026 oleh Wakil Presiden
Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla.
Kegiatan ini menjadi wadah untuk
mempertemukan potensi usaha dan investasi dari berbagai daerah dengan pelaku usaha serta mitra strategis, sekaligus memperkuat konektivitas ekonomi antardaerah.
APINDO juga menyelenggarakan Business Matching Session yang mempertemukan para duta besar dan perwakilan internasional dari negara-negara sahabat dengan perwakilan daerah untuk mengeksplorasi peluang investasi di berbagai wilayah Indonesia.
Melalui sesi ini, APINDO berharap dapat memperkuat konektivitas antara potensi investasi daerah dan mitra internasional, membuka peluang kolaborasi yang lebih luas, serta mendorong terwujudnya investasi yang berkualitas dan berkelanjutan di berbagai wilayah Indonesia.
Melalui Rakerkonas ke-35, APINDO menegaskan bahwa ketahanan ekonomi nasional bukan sekadar tanggung jawab pemerintah, melainkan hasil sinergi kolektif antara negara, dunia usaha, pekerja, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan.
APINDO akan mengonsolidasikan berbagai ikhtiar perbaikan kondisi berusaha sekaligus menyusun rekomendasi dunia usaha yang akan disampaikan secara resmi kepada Presiden Republik Indonesia sebagai masukan bagi arah kebijakan ekonomi nasional ke depan.
Rangkaian Rakerkonas APINDO ke-35 selanjutnya direncanakan ditutup oleh Menteri Lingkungan Hidup RI
Mohammad Jumhur Hidayat.
