WAJO, BUGISPOS.com – Pelaksanaan proyek Pembangunan Pengendalian Banjir Walennae-Cenranae di Kabupaten Wajo mendapat perhatian serius dari Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras. Proyek yang menelan anggaran negara sekitar Rp14,9 miliar itu diminta diawasi secara ketat hingga pekerjaan rampung.
Andi Iwan menegaskan pengawasan diperlukan untuk memastikan penggunaan anggaran negara sesuai ketentuan dan pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Tolong kita awasi dengan baik. Mari kita sama-sama awasi,” tegas Andi Iwan.
Menurutnya, pengawasan tidak hanya dilakukan dengan melihat perkembangan fisik pekerjaan. Kesesuaian pekerjaan dengan spesifikasi teknis, dokumen kontrak, standar kualitas konstruksi hingga target waktu pelaksanaan juga harus menjadi perhatian.
“Anggaran negara yang digunakan harus berbanding lurus dengan kualitas pekerjaan dan manfaat yang dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Andi Iwan mengatakan pengawasan perlu dilakukan pada seluruh tahapan proyek. Mulai dari perkembangan pekerjaan di lapangan, kesesuaian dengan kontrak, kualitas konstruksi hingga pencapaian target pelaksanaan.
Perhatian terhadap proyek tersebut juga tidak terlepas dari adanya sorotan mengenai rekam jejak penyedia jasa pelaksana.
Menurut Andi Iwan, rekam jejak perusahaan merupakan salah satu hal yang patut diperhatikan. Namun, yang paling penting adalah memastikan pekerjaan yang sedang berjalan memenuhi seluruh ketentuan yang telah ditetapkan.
“Proyek ini harus diawasi dengan baik. Jangan sampai masyarakat hanya melihat pembangunan secara fisik, tetapi kualitas dan manfaat akhirnya tidak sesuai harapan,” katanya.
Proyek Pembangunan Pengendalian Banjir Walennae-Cenranae diketahui memiliki masa pelaksanaan kontrak selama 180 hari kalender. Adapun progres pekerjaan disebut telah mencapai lebih dari 30 persen.
Dengan pekerjaan yang masih terus berjalan, pengawasan dinilai penting untuk memastikan setiap tahapan proyek tetap berada pada jalur kontrak dan memenuhi standar yang telah ditentukan.
Andi Iwan juga mengajak masyarakat Kabupaten Wajo ikut berperan dalam mengawasi proyek yang menggunakan uang negara tersebut.
Sebab, pembangunan pengendalian banjir bukan hanya menyangkut pembangunan fisik. Infrastruktur itu diharapkan mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat di wilayah rawan banjir.
“Pengawasan bersama penting agar pembangunan ini benar-benar memberikan manfaat dan anggaran publik digunakan secara efektif, transparan, serta menghasilkan pekerjaan yang berkualitas,” pungkasnya.
