MAKASSAR, BUGISPOS.com — Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulawesi Selatan menggelar rapat evaluasi internal untuk membahas kondisi kepengurusan dan keanggotaan PWI di sejumlah kabupaten/kota.
Rapat yang digelar di Makassar, Rabu (12/8/2026), dipimpin Ketua PWI Sulsel Suwardi Thahir. Sejumlah pengurus turut hadir, di antaranya Mappiar HS, Iksan Dj, FAS Rahmat, Ardiansyah Bandoe, Abdullah Rattingan, dan Iga K. Sementara Abdul Razak Arsyad dan Ade Cahyadi mengikuti rapat secara daring.
Suwardi mengatakan rapat tersebut digelar sebagai tindak lanjut dari laporan hasil kunjungan pengurus ke sejumlah daerah. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui kondisi organisasi, baik dari sisi kepengurusan maupun keanggotaan.
“Rapat ini untuk mengevaluasi pengurus dan keanggotaan PWI di daerah-daerah, setelah menerima laporan dari FAS Rahmad yang baru saja mengunjungi sejumlah kabupaten,” ungkap Suwardi.
Sejumlah Daerah Jadi Perhatian
Dalam kunjungannya ke daerah, FAS Rahmat menemukan sejumlah persoalan yang dinilai perlu segera dibenahi. Persoalan tersebut antara lain terkait pelaksana tugas (Plt) ketua, penertiban keanggotaan, pengurusan Kartu Tanda Anggota (KTA), regenerasi kepemimpinan, hingga struktur kepengurusan.
FAS Rahmat yang juga menjabat Sekretaris Dewan Kehormatan Provinsi (DKP) Sulsel memaparkan perkembangan organisasi setelah melakukan kunjungan ke sejumlah kabupaten.
Pemaparan tersebut mencakup dinamika internal organisasi serta persoalan administrasi dan kartu anggota.
Beberapa daerah yang menjadi perhatian dalam evaluasi antara lain PWI Wajo, Bone, Soppeng, Enrekang, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara dan Toraja.
Di sejumlah daerah tersebut, ditemukan berbagai hal yang membutuhkan penyesuaian, baik terkait posisi ketua atau Plt maupun status keanggotaan.
“Kita akan benahi dan melakukan penyesuaian berdasarkan aturan yang ada. Kami juga segera berkoordinasi dengan DKP,” kata Suwardi.
Keanggotaan PWI Wajo Akan Diverifikasi
Untuk PWI Wajo, rapat membahas usulan sejumlah anggota yang ingin melakukan perubahan nama media pada KTA sesuai dengan media tempat mereka bekerja saat ini.
Perubahan data tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari proses penataan kembali keanggotaan PWI di daerah tersebut.
Selain itu, keaktifan anggota PWI Wajo akan segera diverifikasi. Apabila ditemukan data yang perlu diperbaiki, organisasi akan melakukan penyesuaian sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara di Bone, status pelaksana tugas (Plt) ketua menjadi salah satu agenda evaluasi. PWI Sulsel juga mencatat persoalan pengurusan KTA masih terjadi di hampir seluruh daerah.
Pelayanan KTA Jadi Perhatian
Dalam rapat tersebut, persoalan pelayanan administrasi anggota, khususnya KTA, turut menjadi perhatian.
Pada periode sebelumnya, lambannya respons dalam pelayanan administrasi dari tingkat provinsi dinilai menjadi salah satu persoalan yang perlu diperbaiki.
PWI Sulsel menilai mekanisme pelayanan KTA harus diperbaiki agar anggota di daerah memperoleh kepastian dalam proses administrasi keanggotaan.
Sementara di Enrekang, persoalan regenerasi menjadi tantangan tersendiri. Saat ini hanya sekitar tiga anggota yang masih aktif di daerah tersebut.
Kondisi itu dinilai menunjukkan perlunya langkah khusus untuk memperkuat kembali organisasi dan mendorong regenerasi anggota di daerah.
Penertiban KTA Jadi Agenda Satu Tahun
PWI Sulsel menilai pembenahan organisasi tidak bisa dilakukan secara parsial. Penertiban KTA dan validasi data anggota di seluruh kabupaten/kota akan menjadi salah satu agenda utama dalam satu tahun ke depan.
Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Sulsel Mappiar mengatakan pembenahan tersebut membutuhkan kerja bersama seluruh jajaran organisasi.
“Dalam satu tahun ke depan, penertiban keanggotaan, penyelesaian KTA, regenerasi, reaktivasi KTA serta penguatan organisasi di daerah harus menjadi pekerjaan bersama,” kata Mappiar.
PWI Sulsel berharap pembenahan kepengurusan, penataan keanggotaan, serta pengangkatan Plt baru di sejumlah daerah dapat memperkuat organisasi.
Langkah tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan tata kelola PWI yang transparan, terbuka dan profesional, sekaligus memperkuat sinergi organisasi dengan berbagai pihak.
