Bugispos, Sulbar – Bank Indonesia bersama pemerintah pusat dan daerah terus memperkuat sinergi pengendalian inflasi melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) 2026 yang diselenggarakan di Makassar pada 23 Oktober 2026.
Mengusung tema “Memperkuat Konektivitas dan Rantai Pasok untuk Ketahanan Pangan Sulampua di Tengah Risiko Iklim”, kegiatan ini dibuka oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas A.M. Djiwandono bersama Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dra. Hari Wibowo, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi, serta dihadiri para kepala daerah se-Sulampua.
GPIPS Sulampua menegaskan pentingnya penguatan produksi dan kelancaran distribusi pangan melalui sinergi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP/TPID) demi menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Upaya tersebut dijalankan dalam kerangka strategi 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Penguatan ketahanan pangan di Sulampua diarahkan untuk menjawab tantangan wilayah kepulauan, dengan sentra produksi dan wilayah konsumsi yang tersebar serta risiko iklim yang dapat mengganggu kesinambungan pasokan. Untuk merespons tantangan tersebut, GPIPS Sulampua 2026 menghadirkan inovasi “Tallukarsa Pangan Sulampua” tiga daya upaya untuk memperkuat ketahanan pangan dan mengendalikan inflasi di wilayah Sulampua, yang meliputi:
1. Karsa Daya: Meningkatkan kapasitas produksi pertanian dan perikanan.
2. Karsa Sambung: Memperlancar distribusi melalui Kerja Sama Antardaerah (KAD) dan Mini Distribution Centre.
3. Karsa Tata: Memperkuat kelembagaan dan ekosistem pangan.
Ketiga daya upaya tersebut menopang penerapan strategi 4K, dengan menempatkan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, andalannya komunikasi efektif sebagai fondasi terjaganya keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat.
Sejalan dengan arah kebijakan GPIPS Sulampua, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Sulawesi Barat bersama TPID Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat implementasi strategi 4K sesuai karakteristik dan kebutuhan daerah. Sinergi ini diwujudkan melalui penguatan perencanaan produksi yang adaptif terhadap iklim, kerja sama distribusi pangan antardaerah, serta koordinasi lintas instansi. Upaya tersebut turut dilengkapi dengan pengembangan UMKM olahan pangan guna memperkuat kapasitas produksi, menjaga kesinambungan pasokan, serta meningkatkan efisiensi distribusi.
Sebagai langkah nyata penguatan ketersediaan pasokan, KPwBI Provinsi Sulawesi Barat bersama TPID menyelenggarakan Workshop Penyusunan dan Implementasi Kalender Tanam Provinsi dan Kabupaten se-Sulawesi Barat 2026 pada 7–8 Oktober 2026 di Ballroom Hotel Ratih, Polewali Mandar.
Mengusung tema “Mewujudkan Perencanaan Produksi Pangan yang Presisi melalui Kalender Tanam Terintegrasi dan Berkelanjutan”, kegiatan ini melibatkan pemerintah provinsi dan kabupaten, BWS Sulawesi V Mamuju, Stasiun Klimatologi BMKG Sulawesi Barat, BSIP (sebelumnya BRMP) Kementerian Pertanian, serta gabungan kelompok tani komoditas beras, cabai, dan bawang merah dari Polewali Mandar dan Majene.
Kolaborasi ini menyelaraskan informasi iklim, ketersediaan air, dan rencana produksi sebagai dasar penyusunan kalender tanam yang presisi. Dalam kerangka 4K, kalender tanam membantu daerah mengantisipasi potensi ketidakseimbangan pasokan antarperiode, mengurangi risiko gangguan produksi akibat iklim, serta meningkatkan produktivitas demi menjaga keterjangkauan harga.
Pada aspek kelancaran distribusi, KPwBI Sulawesi Barat bersama TPID memperkuat konektivitas pasokan antar-kabupaten melalui KAD. Dalam rangkaian Mandarpreneur Fair 2026 di Mamuju (24–26 September 2026), telah dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) KAD komoditas bawang merah dari Kabupaten Majene (daerah surplus) ke Kabupaten Mamuju (daerah defisit). Kerja sama ini melibatkan Koperasi Produsen Tunas Muda Balinoe sebagai pemasok dan PT Mikayla Aulia Nadiyah sebagai pembeli.
Langkah ini memperkuat keterhubungan sentra produksi dengan pasar di Sulawesi Barat, sekaligus memberikan kepastian akses bagi produsen dan stabilitas pasokan di wilayah konsumsi. Ke depan, proyeksi hasil panen dari kalender tanam akan diintegrasikan ke dalam perencanaan KAD, dengan tetap memprioritaskan kecukupan pangan di daerah asal.
Penguatan ekosistem pangan daerah juga didukung melalui pembinaan UMKM pangan dalam rangkaian Mandarpreneur Ecosystem. Pembinaan ini diarahkan untuk memperkuat kapasitas usaha dan keterhubungan UMKM dengan rantai pasok pangan. Fokus pada produk olahan pangan diharapkan mampu mengoptimalkan penyerapan hasil produksi sekaligus memperpanjang masa simpan (shelf life), melengkapi perencanaan produksi di hulu dan distribusi di tengah.
Untuk menjaga kesinambungan langkah dari hulu hingga hilir, KPwBI Sulawesi Barat bersama Pemerintah Daerah dan TPID berkomitmen untuk terus mengawal implementasi kalender tanam, mendorong realisasi KAD, serta mengoptimalkan pemanfaatan data lintas instansi.
Di samping itu, penguatan pengendalian inflasi juga ditempuh melalui jalur komunikasi publik yang efektif, antara lain melalui Program Sinergi Edukasi Publik (PSEP) bersama Universitas Sulawesi Barat serta program Da’i Peduli Inflasi. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan literasi, kesadaran, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga stabilitas harga demi melindungi daya beli dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat.(*)
br
br
br
br
br
br