BugisPos, Wajo – Kelangkaan BBM kembali dikeluhkan warga di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Di tengah klaim Pertamina bahwa stok BBM bersubsidi aman dan tersedia, masyarakat justru masih mengaku kesulitan mendapatkan BBM.
Kondisi tersebut mendapat sorotan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Wajo, Herman Arif. Dia meminta pemerintah dan pihak terkait tidak hanya memastikan ketersediaan stok, tetapi juga mengawasi ketat proses distribusi hingga BBM benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Herman secara khusus menyoroti mekanisme penggunaan surat rekomendasi untuk pengambilan BBM bersubsidi. Menurutnya, surat rekomendasi harus diverifikasi dan ditertibkan agar tidak menjadi celah penyalahgunaan.
“Surat rekomendasi harus ditertibkan. Pengambilan BBM bersubsidi atas nama sendiri tidak boleh diwakilkan dan hanya dapat dilakukan satu kali sesuai ketentuan,” kata Herman Arif, Kamis (3/9/2026).
Dia menegaskan, surat rekomendasi tidak boleh digunakan berulang kali ataupun dimanfaatkan orang lain untuk mengambil BBM atas nama penerima yang tercantum dalam dokumen.
Menurut Herman, pengawasan yang lemah berpotensi membuka ruang penyimpangan dalam distribusi BBM bersubsidi. Dampaknya, masyarakat yang seharusnya mendapatkan BBM justru bisa kesulitan.
“Jangan sampai masyarakat yang berhak justru kesulitan mendapatkan BBM karena ada penyimpangan dalam proses pengambilan dan distribusinya,” tegasnya.
Pertamina Klaim Stok Aman
Sebelumnya, Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi memastikan stok dan penyaluran BBM, termasuk BBM bersubsidi jenis Biosolar, di Sulawesi Selatan dalam kondisi aman.
Hal tersebut disampaikan General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Deny Sukendar dalam rapat koordinasi bersama Pemprov Sulsel dan Polda Sulsel di Toraja Room, Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Selasa (1/9).
“Secara stok dan penyaluran di SPBU maupun di Pertamina dalam kondisi cukup dan lancar. Termasuk saat ini, di Pertamina maupun di SPBU stoknya selalu tersedia,” kata Deny.
Pernyataan tersebut kemudian menjadi sorotan setelah keluhan sulitnya memperoleh BBM kembali muncul di Wajo.
Herman meminta pemerintah tidak berhenti pada laporan bahwa stok BBM tersedia. Menurutnya, yang paling penting adalah memastikan BBM tersebut benar-benar mudah diakses masyarakat sesuai ketentuan.
“Kalau stok dinyatakan cukup, jangan sampai masyarakat tetap kesulitan mendapatkannya. Ini yang harus kita pastikan bersama, apakah persoalannya berada pada distribusi atau mekanisme pengambilannya,” ujarnya.
Minta Penyaluran Dievaluasi
Herman mendorong evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penyaluran BBM bersubsidi di Wajo. Evaluasi dinilai perlu mencakup penerbitan dan penggunaan surat rekomendasi hingga proses pengambilan BBM di lapangan.
Dia meminta seluruh pihak yang terlibat dalam distribusi dan pengawasan menjalankan aturan secara konsisten.
“Pengawasan jangan hanya dilakukan saat BBM langka. Harus rutin supaya celah penyalahgunaan bisa dicegah dan masyarakat yang berhak tidak dirugikan,” katanya.
Herman berharap persoalan tersebut segera ditindaklanjuti. Sebab, menurutnya, BBM bersubsidi merupakan kebutuhan masyarakat sehingga distribusinya harus tepat sasaran dan tidak boleh terganggu oleh praktik yang menyimpang.
br
br
br
br
br
br