BugisPos, Selayar, – Isu bongkar muat 285 drum BBM bersubsidi di Gudang Produksi Benteng akhirnya mendapat klarifikasi resmi dari Kepala Bagian Ekonomi Setda Kepulauan Selayar, Mursalim dan Direktur Utama PT Bumi Maritim, Muh. Arwib.
Dalam pertemuan dengan Awak Media tersebut di Kantor PT Bumi Maritim, Rabu 26/8/2026, keduanya meluruskan informasi yang beredar di masyarakat terkait aktivitas pada Minggu malam, 23 Agustus 2026.
Mursalim menjelaskan bahwa PT Bumi Maritim yang sebelumnya bernama PD Berdikari, kini mendapat penugasan khusus dari Pemerintah Daerah sebagai “Korps Bisnis BBM”.
“Kenapa bukan orang per orang yang didorong? Karena perusahaan ini di bawah naungan pemerintah daerah dan ada pengawasan bersama. Beda dengan sub penyalur orang per orang, semaunya saja menempatkan harga,” tegas Mursalim.
Menurutnya, kehadiran PT Bumi Maritim untuk menebus sisa kuota BBM yang tidak mampu ditebus oleh SPBU dan sub penyalur yang ada. Tugas ini khusus untuk di Kepulauan.
“Model penyalurannya itu dari SPBU langsung ke kapal karena memang kita menempatkan PT Bumi Maritim hanya untuk wilayah kepulauan. Di daratan sudah ada 3 penyalur, yang sulit itu di pulau yang tidak ada SPBU,” jelasnya.
Mursalim dan Muh. Arwib juga membantah keras isu penimbunan. Ia menyebut foto 285 drum yang viral itu adalah drum kosong milik PT Bumi Maritim.
“Gudang ini adalah penampungan drum kosong. Tidak ada dan tidak boleh ada BBM di dalam. Saya sudah garis bawahi dari awal. Kenapa? BBM ini bahan yang mudah terbakar,” ujar Mursalim.
Ia menambahkan, yang dibongkar muat malam itu hanya titipan 15 drum atau 3.000 liter dari sub penyalur dari Pulau Pasimasunggu dan Kayuadi yang tidak dapat tempat, sambil menunggu kapal berangkat karena cuaca buruk.
“Sempat di-framing 285 drum artinya 57.000 liter. Wah luar biasa itu. Padahal itu drum-drum kosong semua dan bisa dicek,” lanjutnya.
Sementara Muh. Arwib menjelaskan, saat ini PT Bumi Maritim masih dalam proses pengurusan izin ke BPH Migas dan Pertamina. Proses Legal Masih Berjalan.
“Nantinya, kami ditugaskan menebus sisa kuota yang nganggur, bukan mengambil jatah SPBU,” kata Muh. Arwib, Dirut PT Bumi Maritim.
Mursalim menambahkan, targetnya selesai 30 September. SK HET dan SK calon sub penyalur juga masih diproses di Bagian Hukum dan menunggu tanda tangan Bupati
“PT Bumi Maritim ini didorong untuk berbisnis BBM. Dan bisnisnya itu yang legal. Bukan main copot-copot atau sembunyi-sembunyi. Bagaimana BBM sebanyak itu mau di sembunyi-sembunyi? Logikanya tidak masuk akal,” pungkas Mursalim.
Pemerintah Daerah berharap dengan adanya PT Bumi Maritim, distribusi BBM ke pulau-pulau bisa lebih merata dan harga bisa ditekan. Masyarakat diminta tidak mudah percaya informasi yang belum jelas sumbernya.
Pertemuan ini dilanjutkan sesi tanya jawab, kemudian dilanjutkan pengecekan langsung oleh awak media ke Gudang Produksi tempat penyimpanan drum kosong milik PT Bumi Maritim.
br
br
br
br
br
br