BugisPos, Wajo — Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, mendukung penuh desakan Anggota DPRD Wajo, Herman Arif, agar Pemerintah Kabupaten Wajo bersama Pertamina segera menertibkan penerbitan surat rekomendasi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
LIRA menilai persoalan kelangkaan BBM bersubsidi di Wajo tidak bisa semata-mata dibebankan pada keterbatasan kuota. Persoalan tata kelola, validasi penerima, hingga pengawasan di tingkat stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) juga harus dibongkar dan dibenahi.
Bupati LIRA Wajo, Andi Abrar Mattalioe, mengatakan lemahnya pengawasan terhadap rekomendasi berpotensi membuat subsidi pemerintah salah sasaran. Masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat justru dapat tersisih oleh pihak yang memanfaatkan celah distribusi.
“Kami sependapat dengan Ketua Komisi II DPRD Wajo Herman Arif. Kalau rekomendasi tidak ditertibkan, maka yang terjadi adalah subsidi salah sasaran. Petani, nelayan, dan pelaku UMKM justru yang paling terakhir dapat, sementara penimbun dan industri besar yang bermain,” kata Abrar, Kamis, 3 September 2026.
Menurut Abrar, pemerintah daerah, Pertamina, dan DPRD Wajo perlu segera menyisir sedikitnya tiga titik rawan dalam tata kelola BBM bersubsidi.
Pertama, validasi data penerima rekomendasi. Pemerintah diminta memastikan tidak ada rekomendasi yang diterbitkan berdasarkan titipan atau kepentingan tertentu. Data penerima harus disinkronkan dengan data sektor pertanian, perikanan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah.
“Yang memang tidak berhak harus dicoret. Jangan sampai surat rekomendasi justru menjadi pintu masuk bagi pihak yang tidak berhak mendapatkan BBM subsidi,” ujar Abrar.
Kedua, pengawasan di SPBU. LIRA mendorong pembentukan tim terpadu yang melibatkan Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, serta aparat penegak hukum untuk mengawasi praktik antrean menggunakan jeriken, penyalahgunaan barcode, hingga dugaan penjualan BBM bersubsidi di atas harga eceran tertinggi.
Bagi LIRA, antrean panjang masyarakat bukan sekadar persoalan teknis pelayanan. Jika pada saat yang sama terdapat pihak yang dapat memperoleh BBM bersubsidi secara berulang atau dalam jumlah tidak wajar, maka sistem distribusi patut dipertanyakan.
Ketiga, transparansi kuota dan realisasi penyaluran. LIRA meminta pemerintah membuka data kuota BBM bersubsidi per kecamatan beserta realisasi penyalurannya secara berkala.
“Buka data kuota per kecamatan dan realisasi penyaluran setiap minggu. Kalau datanya terbuka, masyarakat bisa ikut mengawasi. Jangan hanya pemerintah dan Pertamina yang tahu,” kata Abrar.
Ia menegaskan BBM bersubsidi merupakan fasilitas yang dibiayai negara dan pada akhirnya bersumber dari uang rakyat. Karena itu, distribusinya harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
“Subsidi BBM itu uang rakyat. Tujuannya jelas: meringankan beban masyarakat kecil. Kalau pengelolaannya amburadul, maka itu sama dengan mengkhianati amanat,” tegasnya.
LIRA Wajo juga meminta penertiban tidak berhenti pada masyarakat yang antre di SPBU. Pemerintah dan aparat diminta berani menyasar pihak yang memiliki kemampuan ekonomi lebih besar dan diduga memanfaatkan BBM bersubsidi.
“Tertibkan juga perusahaan, tambang, dan kendaraan plat hitam yang coba-coba isi solar subsidi. Jangan tebang pilih,” ujar Abrar.
LIRA menyatakan siap ikut mengawal proses penertiban sekaligus membuka ruang pengaduan bagi masyarakat yang menemukan dugaan penyimpangan distribusi BBM bersubsidi.
Menurut Abrar, dukungan terhadap DPRD Wajo bukan untuk mencari pihak yang harus disalahkan, melainkan memastikan subsidi benar-benar sampai kepada kelompok masyarakat yang berhak.
“Kami dukung penuh langkah DPRD Wajo. Ini bukan soal mencari siapa yang salah, tapi memastikan hak rakyat tidak dirampok. Kalau perlu buat Perbup tentang mekanisme rekomendasi yang lebih ketat dan transparan,” katanya.
Sebelumnya, Anggota DPRD Wajo Herman Arif mendesak Pemerintah Kabupaten Wajo bersama Pertamina segera menertibkan penerbitan surat rekomendasi BBM bersubsidi. Penertiban dinilai penting untuk memastikan distribusi BBM tepat sasaran sekaligus merespons keluhan masyarakat mengenai kelangkaan BBM bersubsidi di sejumlah wilayah Wajo.
br
br
br
br
br
br