BULUKUMBA, BUGISPOS.com — Peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, menjadi langkah strategis untuk memperkuat fungsi kelembagaan sekaligus mendorong tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.
Hal tersebut disampaikan Ketua Panitia Pelaksana (Panpel) Peningkatan Kapasitas BPD se-Kecamatan Pitumpanua, Yustian, S.P., dalam kegiatan yang berlangsung di D Luna, Tanjung Bira, Kabupaten Bulukumba, pada 13-15 November 2026.
Yustian mengapresiasi seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan tersebut. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Camat Pitumpanua, Arriyanti Marzuki, yang hadir sekaligus membuka kegiatan secara resmi.
“Harapan kami, seluruh peserta dapat memperoleh tambahan ilmu dan pemahaman yang nantinya diterapkan dalam menjalankan tugas dan fungsi BPD,” kata Yustian.
BPD punya peran penting dalam pemerintahan desa
Menurut Yustian, BPD memiliki kedudukan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Karena itu, peningkatan kapasitas diperlukan agar anggota BPD mampu memahami sekaligus menjalankan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia berharap materi yang diberikan selama kegiatan tidak berhenti sebagai pengetahuan, tetapi dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas di masing-masing desa.
Yustian juga menekankan pentingnya membangun komunikasi, koordinasi, dan kerja sama yang baik antara BPD dan Pemerintah Desa.
“Hubungan kerja antara BPD dan Pemerintah Desa juga harus dibangun melalui komunikasi, koordinasi, serta kerja sama yang baik demi kemajuan desa,” ujarnya.
Ia menambahkan, penguatan kelembagaan BPD harus dibarengi dengan komitmen untuk meningkatkan profesionalisme, kualitas, serta tanggung jawab dalam menjalankan fungsi pengawasan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
Kegiatan tersebut diikuti anggota BPD dari 20 desa di Kecamatan Pitumpanua. Namun, terdapat tiga desa yang belum berpartisipasi, yakni Botto Tengnga, Macolliloe, dan Padangloang.
Menurut Yustian, kemitraan antara BPD dan Pemerintah Desa di sejumlah wilayah masih perlu diperkuat. Hal itu penting agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dapat berjalan lebih efektif.
Camat Pitumpanua tekankan kemitraan
Sementara itu, Camat Pitumpanua Arriyanti Marzuki saat membuka kegiatan menekankan pentingnya peningkatan kapasitas anggota BPD dalam memahami tugas, fungsi, dan tanggung jawab kelembagaan.
Arriyanti yang juga menjadi salah satu narasumber berharap kegiatan tersebut memberikan manfaat nyata bagi peserta, terutama dalam memperkuat peran BPD sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan desa.
Ia menegaskan, BPD dan Pemerintah Desa merupakan unsur kelembagaan yang perlu membangun hubungan kerja secara harmonis dan profesional.
Menurut Arriyanti, kemitraan yang baik antara BPD dan Pemerintah Desa menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif dan berkualitas.
“Kemitraan antara BPD dan Pemerintah Desa perlu terus dibangun agar pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa dapat berjalan dengan baik,” ujarnya.
Arriyanti juga berharap kegiatan peningkatan kapasitas serupa dapat kembali digelar pada kesempatan mendatang dengan materi yang lebih mendalam dan cakupan pembelajaran yang lebih luas.
Dilanjutkan simulasi dan kolaborasi
Kegiatan tersebut turut menghadirkan Tenaga Ahli Pendamping Desa Kabupaten Wajo, Bakri, S.T., M.M., sebagai narasumber.
Berdasarkan jadwal kegiatan, materi pada hari berikutnya akan dilanjutkan dengan simulasi dan penguatan pemahaman mengenai tugas serta fungsi BPD.
Materi juga akan diarahkan pada penguatan kolaborasi antara BPD dan Pemerintah Desa dalam menjalankan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat.
Melalui kegiatan tersebut, anggota BPD se-Kecamatan Pitumpanua diharapkan semakin memahami kedudukan, kewenangan, dan tanggung jawab kelembagaannya.
Dengan kapasitas yang semakin kuat dan hubungan kemitraan yang terbangun dengan baik, BPD diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendorong pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
br
br
br
br
br
br