BugisPos, Bulukumba,– Pemerintah Kabupaten Bulukumba terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan pelayanan kesehatan jiwa yang terpadu, inklusif, dan bebas stigma. Komitmen tersebut ditegaskan melalui Pertemuan Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) Tingkat Kabupaten Bulukumba yang digelar di Ruang Pola Kantor Bupati Bulukumba, Senin 27 Juli 2026.
Kegiatan yang diinisiasi Dinas Kesehatan Bulukumba itu dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Bulukumba, Andi Edy Manaf, dan dihadiri sekitar 75 peserta yang berasal dari unsur Forkopimda, perangkat daerah, instansi vertikal, BPJS Kesehatan, RSUD H. Andi Sultan Daeng Radja, camat, kepala puskesmas, organisasi sosial, BAZNAS, hingga Relawan Sosial Mandiri.
Dalam arahannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa kesehatan jiwa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan sumber daya manusia. Karena itu, penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen pemerintah dan masyarakat.
“Kesehatan jiwa adalah tanggung jawab bersama. Dibutuhkan sinergi lintas sektor mulai dari pemerintah daerah, kecamatan, desa, aparat keamanan, tokoh agama, tokoh masyarakat hingga dunia usaha agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal,” ujarnya.
Ia menegaskan, Pemkab Bulukumba berkomitmen memperkuat koordinasi lintas sektor, membentuk Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) di seluruh kecamatan, serta menghadirkan pelayanan kesehatan jiwa yang mudah diakses, dan berkelanjutan.
Penguatan TPKJM merupakan implementasi Program BULUKUMBA SPOT (Bulukumba Stop Pasung dan ODGJ Terlantar) yang bertujuan memastikan tidak ada lagi warga yang mengalami pemasungan maupun terlantar akibat gangguan jiwa.
Program tersebut mengedepankan deteksi dini, respons cepat, pelayanan kesehatan berkesinambungan, rehabilitasi, perlindungan sosial, hingga reintegrasi pasien ke tengah keluarga dan masyarakat.
Sebagai leading sector, Dinas Kesehatan Bulukumba menyatakan akan terus memperkuat tata kelola pelayanan kesehatan jiwa melalui penguatan jejaring pelayanan dari tingkat desa, puskesmas, rumah sakit hingga rehabilitasi.
Fokus utama diarahkan pada peningkatan deteksi dini, penguatan sistem rujukan, kesinambungan pengobatan, pemantauan kepatuhan minum obat, serta koordinasi lintas sektor.
Pada kesempatan tersebut, Psikiater RSUD H. Andi Sultan Daeng Radja Bulukumba, dr. Riska Mega Hikmah Waliulu, memaparkan tata kelola penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa.
Ia menjelaskan bahwa keberhasilan penanganan gangguan jiwa sangat ditentukan oleh sistem pelayanan yang terintegrasi mulai dari deteksi dini di masyarakat, pelayanan kesehatan, rehabilitasi, hingga pendampingan sosial secara berkelanjutan.
Pertemuan tersebut juga menghasilkan sejumlah komitmen strategis lintas sektor. BPJS Kesehatan menyatakan siap menjamin akses pelayanan kesehatan bagi ODGJ peserta JKN sesuai ketentuan yang berlaku.
Pada pertemuan itu, Dinas Sosial mengusulkan pembentukan Rumah Singgah ODGJ sebagai fasilitas transisi sebelum pasien kembali ke keluarga. BAZNAS menyatakan siap mendukung pemberdayaan ekonomi dan bantuan sosial bagi penyandang ODGJ dan keluarganya, sementara itu Bagian Kesra Setda Bulukumba berkomitmen memperkuat koordinasi kebijakan lintas perangkat daerah.
Begitu pula Relawan Sosial Mandiri juga menyatakan kesiapan memperluas pendampingan berbasis masyarakat untuk mengurangi stigma sekaligus mempercepat penanganan kasus.
Sebagai penutup, seluruh peserta menandatangani Komitmen Bersama TPKJM Kabupaten Bulukumba sebagai wujud kesepakatan memperkuat koordinasi lintas sektor, membentuk TPKJM di seluruh kecamatan, memperluas akses pelayanan kesehatan jiwa hingga tingkat desa, serta mengimplementasikan Program BULUKUMBA SPOT secara berkelanjutan.
Melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, Pemerintah Kabupaten Bulukumba optimistis mampu membangun sistem pelayanan kesehatan jiwa yang semakin kuat, responsif, dan berkesinambungan. Upaya tersebut diharapkan menjadi fondasi dalam mewujudkan Bulukumba Sehat Jiwa, bebas pasung, tanpa ODGJ terlantar, serta memberikan pelayanan yang manusiawi dan bermartabat bagi seluruh masyarakat.(*)
Editor Suaedy
