Bugispos, Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) terus mempertegas komitmennya dalam menghadirkan layanan publik yang inklusif dan responsif. Berangkat dari momentum Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan I, Kepala UPTD PPA Pemprov Sulbar, Nurcahyani, S.E., menginisiasi langkah strategis melalui Aksi Perubahan SIPANGGAL (Sistem Informasi Perlindungan Perempuan dan Anak Berbasis Cloud).
Inovasi SIPANGGAL dirancang untuk memperkuat dan mengintegrasikan tata kelola data kasus perempuan dan anak di wilayah Sulawesi Barat. Berbasis teknologi cloud, sistem ini menjamin pengelolaan data yang ditangani UPTD PPA Pemprov Sulbar menjadi lebih terstruktur, aman, serta dapat diakses secara akurat oleh pihak-pihak yang berwenang.
Inisiatif ini menuai apresiasi dan dukungan penuh karena menjadi pilar utama dalam mewujudkan Satu Data Kasus Perlindungan Perempuan dan Anak di Sulawesi Barat. Langkah ini sekaligus menjadi bukti nyata keseriusan daerah dalam mendorong transformasi digital pada sektor pelayanan sosial dan perlindungan hukum.
“Aksi Perubahan SIPANGGAL merupakan bentuk dukungan konkret terhadap penguatan Satu Data Kasus Perlindungan Perempuan dan Anak di Sulawesi Barat. Ini adalah upaya bersama kita dalam mewujudkan layanan perlindungan yang Humanis, Terstandar, Cepat, Aman, dan Rahasia,” tegas Nurcahyani.
Dengan keunggulan sistem berbasis cloud, SIPANGGAL tak hanya mempermudah validasi serta pemantauan data kasus secara real-time, tetapi juga menjamin kerahasiaan identitas korban sesuai standar hukum yang berlaku. Alhasil, penanganan kasus dapat berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan responsif tanpa terhambat oleh birokrasi maupun sistem pencatatan manual.
Melalui sinergi bersama seluruh pemangku kepentingan (stakeholders), implementasi SIPANGGAL diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan dan membawa dampak nyata dalam menciptakan ruang yang aman dan ramah bagi perempuan dan anak di seluruh Sulawesi Barat.(*)
br
br
br
br
br
br