Bupati Sinjai Secara Resmi Membuka Musyawarah Rencana Pembangunan
BugisPos, Sinjai – Bupati Sinjai, Hj. Ratnawati Arif, membuka secara resmi Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Sinjai Barat. Acara ini merupakan bagian dari pembahasan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2026, yang berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Sinjai Barat pada Rabu (12/3/2025).
Kegiatan Musrenbang ini menandai dimulainya serangkaian musyawarah pembangunan di seluruh kecamatan di Kabupaten Sinjai. Kecamatan Sinjai Barat menjadi lokasi pertama pelaksanaan kegiatan ini.
Dalam sambutannya, Bupati Sinjai, Hj. Ratnawati Arif, menekankan fokus utama RKPD tahun 2026 adalah pada Peningkatan Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Stunting. Pemerintah daerah akan memprioritaskan program-program yang secara langsung mengatasi masalah kemiskinan dan stunting di masyarakat.
Selain masalah kemiskinan dan stunting, pembangunan juga akan berfokus pada peningkatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif, pengembangan SDM, infrastruktur berkualitas, serta peningkatan produktivitas produk unggulan daerah melalui pengembangan wilayah dan hilirisasi.
Fokus pembangunan ke depan juga mencakup peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata, kelestarian lingkungan hidup, serta dukungan terhadap program keagamaan.
“Maka dari itu, kita perlu membangun kolaborasi dan sinergitas agar tujuan dan sasaran rencana pembangunan lima tahun ke depan dapat tercapai. “SAMA-SAMAKI”, karena hanya dengan kerjasama dan komitmen bersama kita dapat menghadapi segala tantangan pembangunan,” ujarnya.
Terakhir, ia mengajak seluruh pelaku pembangunan dan jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai untuk bersama-sama menjaga komitmen, bekerja keras, dan memberikan kontribusi terbaik dalam membangun Sinjai ke arah yang lebih maju.
Turut hadir dalam kegiatan Musrenbang ini, Wakil Bupati Sinjai Andi Mahyanto Mazda, Sekretaris Daerah Sinjai Andi Jefrianto Asapa, para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sinjai, para asisten bupati, staf ahli bupati, beberapa kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kepala desa, serta masyarakat setempat.(adv)
