WAJO, BUGISPOS.com – Sosok Aldi Mulyadi resmi mengemban amanah baru sebagai Camat Tempe setelah dilantik oleh Bupati Wajo, Andi Rosman, di Ruang Pola Kantor Bupati Wajo, Rabu (4/3/2026) sore.
Pelantikan tersebut merupakan bagian dari pengambilan sumpah jabatan terhadap 364 pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo, mulai dari jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas hingga fungsional.
Prosesi berlangsung khidmat dengan nuansa adat Bugis. Pejabat laki-laki mengenakan jas tutup, sementara pejabat perempuan memakai baju bodo sebagai bentuk penghormatan terhadap budaya Sulawesi Selatan.
Di antara ratusan pejabat yang dilantik, Aldi tampak berdiri tegap sebelum akhirnya dipasangkan tanda jabatan camat oleh Bupati.
“Alhamdulillah, ini adalah amanah baru bagi saya pribadi. Tentu saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati atas kepercayaannya,” ujar Aldi usai pelantikan.
Fokus Digitalisasi Pelayanan
Aldi bukan wajah baru di birokrasi Kabupaten Wajo. Sejak 2023, ia menjabat sebagai Sekretaris Kecamatan Keera. Pengalaman tersebut menjadi bekal dalam memimpin Kecamatan Tempe, yang merupakan pusat pemerintahan dan aktivitas masyarakat di Kabupaten Wajo.
Ia menegaskan komitmennya untuk memperkuat kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan pendekatan inovatif.
“Insya Allah pelayanan publik menjadi fokus utama kami. Inovasi membangun sistem administrasi kecamatan berbasis digital sesuai arahan pimpinan,” kata dia.
Menurut Aldi, program kerja Bupati dan Wakil Bupati akan menjadi pijakan dalam menjalankan tugas, terutama dalam mendorong percepatan layanan administrasi yang lebih efisien, transparan, dan mudah diakses masyarakat.
“Mohon doanya semua, semoga tanggung jawab ini bisa kami jalankan sebaik-baiknya, utamanya pelayanan masyarakat di Kecamatan Tempe,” ujarnya.
Pesan Bupati: Junjung Budaya dan Integritas
Bupati Wajo, Andi Rosman, mengatakan penggunaan pakaian adat dalam pelantikan bukan sekadar simbol, melainkan memiliki makna kebersamaan dan kesetaraan.
“Kita laksanakan pelantikan dengan pakaian adat Sulawesi Selatan karena kami yakin makna dan artinya besar bagi daerah. Ini momen kebersamaan, tidak ada yang dibeda-bedakan,” kata dia.
Ia menekankan pentingnya menjunjung nilai budaya dalam menjalankan tugas sebagai aparatur sipil negara (ASN), termasuk prinsip Yassiwajori, yang menjadi bagian dari nilai kearifan lokal masyarakat Wajo.
Momentum Ramadan, lanjut dia, harus menjadi penguat integritas dan ketulusan dalam melayani masyarakat.
“Kalau kita niatnya tulus untuk melayani masyarakat, yakin dan percaya semua akan memberi hasil terbaik. Jangan setengah-setengah bekerja demi kepentingan bersama,” ujarnya.
Latar Belakang Akademik dan Aktivisme
Aldi Mulyadi lahir di Bantaeng, 12 Maret 1974, dan berdomisili di Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Pendidikan dasarnya ditempuh di SDN 5 Sengkang (1986), dilanjutkan ke SMPN Bissappu Bantaeng (1989) dan SMAN 1 Sengkang (1992).
Ia meraih gelar sarjana dari Universitas Hasanuddin, Jurusan Arkeologi, pada 1999.
Pada kurun 2000–2004, Aldi aktif di sejumlah organisasi yang bergerak di bidang bantuan hukum dan hak asasi manusia. Ia tercatat terlibat di Lembaga Bantuan Hukum dan Pemberdayaan Perempuan Indonesia (LBHP2i), Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, serta Jaringan Pemantau HAM Sulawesi.
Ia juga pernah menjadi relawan pada Canadian Human Right Foundation serta terlibat dalam berbagai penelitian arkeologi di Sulawesi Selatan bersama Balai Arkeologi dan Universitas Hasanuddin.
Kini, dengan latar belakang akademik, pengalaman organisasi, dan rekam jejak birokrasi, Aldi dihadapkan pada tantangan memperkuat pelayanan publik di Kecamatan Tempe, terutama melalui transformasi digital di tingkat kecamatan. (Rasyid )
