Advertorial

DLH Wajo di Bawah Kepemimpinan Andi Fakhrul Rijal Burhanuddin Perkuat Inovasi dan Partisipasi Masyarakat

×

DLH Wajo di Bawah Kepemimpinan Andi Fakhrul Rijal Burhanuddin Perkuat Inovasi dan Partisipasi Masyarakat

Sebarkan artikel ini

WAJO, BUGISPOS.com – Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wajo diproyeksikan semakin progresif di bawah kepemimpinan Andi Fakhrul Rijal Burhanuddin. Birokrat kelahiran Makassar, 5 Oktober 1978 itu dikenal dengan pendekatan inovatif berbasis kolaborasi dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.

Mengusung motto “Tujuan Bukan Yang Utama, Tetapi Proses Mencapai Tujuan Tersebut,” Andi Fakhrul Rijal menempatkan tata kelola yang terukur dan partisipatif sebagai fondasi kebijakan. Pendekatan ini dinilai mampu memperkuat sistem pengelolaan sampah dan lingkungan secara berkelanjutan di Kabupaten Wajo.

Perjalanan kariernya dimulai dari tenaga honorer di Kelurahan Doping. Ia kemudian berproses sebagai staf di Dinas Tata Ruang, Kebersihan, dan Pasar, hingga menjabat Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban di Kelurahan Ballere. Kariernya terus berkembang dengan menduduki posisi Sekretaris BPBD, Camat Penrang, dan Camat Tempe sebelum dipercaya memimpin DLH Wajo.

Pengalaman lapangan tersebut menjadi modal dalam mendorong berbagai inovasi. Saat menjabat Lurah Bulu Pabbu, ia dikenal berhasil menggerakkan sistem pengelolaan sampah berbasis kelurahan, mendorong swadaya masyarakat dalam pembiayaan operasional, serta membangun budaya gotong royong rutin. Program “lorong garden” yang dirintisnya juga menjadi contoh penataan lingkungan berbasis komunitas.

Tak hanya fokus pada kebersihan, pendekatan lintas sektor yang pernah diterapkannya—mulai dari layanan kesehatan rutin, penguatan kelembagaan masyarakat, hingga pembinaan kepemudaan dan keagamaan—dinilai akan menjadi pola kerja DLH ke depan dalam membangun kesadaran ekologis warga.

Saat memimpin Kecamatan Penrang, ia juga mencatatkan inovasi melalui program mina padi dan sawah terpadu. Program ini menunjukkan kemampuannya mengintegrasikan aspek lingkungan dengan peningkatan ekonomi masyarakat.

Di tingkat kabupaten, salah satu langkah strategis yang mulai didorong adalah kewajiban bagi pengembang perumahan untuk mengelola limbah dan sampah secara mandiri. Kebijakan ini diharapkan mampu mengurangi beban pemerintah sekaligus meningkatkan tanggung jawab sektor swasta terhadap lingkungan.

Selain itu, pengalaman organisasinya sebagai Ketua KNPI Wajo periode 2013–2019 dan Ketua Umum Barisan Muda Wajo memperkuat kapasitasnya dalam membangun jejaring serta menggerakkan partisipasi publik.

Ke depan, DLH Wajo di bawah kepemimpinannya diproyeksikan akan menitikberatkan pada penguatan sistem pengelolaan sampah terpadu, peningkatan kesadaran masyarakat, serta kolaborasi multipihak. Dengan pendekatan tersebut, Wajo diharapkan mampu menjadi daerah percontohan dalam pengelolaan lingkungan yang inovatif dan berkelanjutan di Sulawesi Selatan.