BugisPos, Makassar – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Hamzah Hamid, menggelar kegiatan Pengawasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sulsel Tahun 2026.
Kegiatan kedua berlanjut di Jalan Bontobila 1 Lrg Bakti, Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Makassar, Jumat (22/5/2026).
Anggota komisi C DPRD Sulsel membidangi keuangan, Hamzah memberikan perhatian khusus pada realisasi anggaran tahun 2026, termasuk Dana Kelurahan (Dakel).
Beragam isu yang dikemukakan oleh warga mulai dari permasalahan KIS, BPJS, SPMB dan lingkungan menjadi masukan berarti bagi Hamzah Hamid.
Hamzah mengatakan ini semua pentingnya untuk dikawal dan koordinasi lebih lanjut sebagai bagian dari pengawasan baik Dakel maupun percepatan penyerapan anggaran di masa transisi perekonomian.
Selain masalah anggaran, isu pengelolaan sampah juga menjadi fokus bahasan. Mulai dari penonaktifan kartu BPJS Kesehatan (KIS) secara sepihak hingga kecemasan menyambut Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2026.
Hamzah menegaskan akan membawa poin-poin krusial ini ke meja legislatif tingkat provinsi.
Memang persoalan jaminan kesehatan dan sistem zonasi sekolah ini selalu membuat warga kita pusing menjelang ajaran baru.
Padahal idealnya, di mana pun anak-anak kita bersekolah, semua memiliki kualitas dan manfaat yang sama.
Masalah nonaktifnya BPJS (KIS) serta carut-marut PPDB 2026 ini akan menjadi bahan diskusi utama kami untuk segera dievaluasi di DPRD Provinsi Sulsel.
“Semua aspirasi yang masuk akan menjadi pembahasan untuk dikawal di DPRD Sulsel, ” pungkasnya. (Dzila)
