WAJO, BUGISPOS.com– Komitmen Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Wajo, AD Mayang, dalam memperjuangkan kebutuhan masyarakat kembali ditegaskan melalui pelaksanaan Reses Masa Sidang III Tahun 2026 di Kecamatan Majauleng, Kamis (16/7/2026). Kegiatan yang dipusatkan di wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) III itu berlangsung semarak dengan dihadiri ratusan warga dari Desa Cinnongtabi, Desa Tosora, dan Desa Tellulimpoe.
Reses tidak hanya menjadi forum konstitusional untuk menyerap aspirasi masyarakat, tetapi juga menghadirkan pelayanan publik secara langsung. Bekerja sama dengan Puskesmas Tosora dan BPJS Kesehatan Kabupaten Wajo, masyarakat mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis serta edukasi mengenai Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Kehadiran berbagai organisasi perangkat daerah (OPD), seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Pertanian, dan BPJS Kesehatan Kabupaten Wajo, semakin memperkuat fungsi reses sebagai ruang dialog yang menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat.
Dalam sambutannya, AD Mayang menyampaikan bahwa amanah yang diberikan masyarakat selama ini menjadi motivasi untuk terus memperjuangkan kepentingan rakyat di parlemen.
“Selama 17 tahun saya dipercaya menjadi anggota DPRD Kabupaten Wajo. Amanah itu adalah tanggung jawab besar yang harus saya jawab dengan kerja nyata. Karena itu, setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat akan kami kawal hingga menjadi bagian dari program pembangunan daerah,” ujar legislator Partai Demokrat tersebut.
Menurutnya, reses bukan sekadar memenuhi agenda kedewanan, melainkan momentum untuk mendengar langsung persoalan yang dihadapi masyarakat sekaligus mencari solusi bersama pemerintah daerah.
Sepanjang dialog berlangsung, masyarakat menyampaikan berbagai kebutuhan pembangunan. Aspirasi yang paling banyak mengemuka adalah permintaan percepatan pembangunan jalan Paria–Tosora, termasuk ruas Tosora–Cinnongtabi serta Poros Ladua–Wajowajo–Gancennge, yang dinilai sangat vital bagi mobilitas masyarakat dan aktivitas perekonomian.
Tokoh masyarakat Desa Cinnongtabi, Bur, mengungkapkan bahwa kondisi jalan tersebut telah lama menjadi harapan warga.
“Kami berharap pemerintah segera memberikan perhatian terhadap jalan Paria–Tosora. Infrastruktur ini sangat penting bagi aktivitas masyarakat dan peningkatan ekonomi warga,” ujarnya.
Selain persoalan infrastruktur jalan, warga juga menyampaikan aspirasi mengenai kelancaran distribusi pupuk bersubsidi, pengembangan Program Listrik Masuk Sawah (LISA), rehabilitasi ruang belajar SD Negeri 174 Tajo, perbaikan atap SD Negeri 163 Tellulimpoe, peningkatan kesejahteraan guru PAUD, pelayanan BPJS Kesehatan, hingga penanganan distribusi LPG bersubsidi 3 kilogram.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, perwakilan Dinas PUPR Kabupaten Wajo menjelaskan bahwa sejumlah ruas jalan di Kecamatan Majauleng telah masuk dalam usulan pembangunan. Namun, keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi membuat pemerintah baru dapat merealisasikan dua ruas jalan pada tahun anggaran 2026, yakni ruas Atapannge–Aluppang dan Tosora–Aluppang.
Pemerintah memastikan usulan pembangunan jalan lainnya tetap menjadi perhatian dan akan diprioritaskan sesuai kemampuan keuangan daerah.
Sementara itu, Dinas Pertanian Kabupaten Wajo menjelaskan bahwa alokasi pupuk bersubsidi untuk Kabupaten Wajo masih dalam kondisi aman. Kendala yang terjadi di lapangan lebih disebabkan oleh proses distribusi yang terkadang mengalami keterlambatan akibat antrean armada pengangkut.
Terkait Program Listrik Masuk Sawah (LISA), kelompok tani diminta segera menyusun Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) sebagai syarat untuk memperoleh dukungan program dari pemerintah.
Menutup kegiatan reses, AD Mayang menegaskan bahwa seluruh aspirasi masyarakat akan menjadi prioritas perjuangannya di DPRD Kabupaten Wajo, terutama pembangunan ruas jalan Paria–Tosora yang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat Kecamatan Majauleng.
Ia bahkan memastikan akan segera memfasilitasi pertemuan antara perwakilan masyarakat dengan Bupati Wajo guna membahas langkah percepatan penanganan jalan tersebut.
“Insya Allah dalam waktu dekat saya akan mengajak perwakilan masyarakat bertemu langsung dengan Bupati Wajo. Kami ingin ada solusi konkret, minimal melalui pola swakelola agar ruas jalan yang rusak dapat segera ditangani sambil menunggu pembangunan permanen,” tegasnya.
Melalui reses tersebut, AD Mayang berharap seluruh aspirasi yang telah dihimpun dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih berpihak kepada kebutuhan masyarakat. Baginya, pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang lahir dari suara rakyat dan mampu memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Wajo, khususnya di Kecamatan Majauleng.
(Advertorial/Humas DPRD Kabupaten Wajo)
