Bugispos, Mamuju Tengah – Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng) mengambil langkah progresif demi merombak wajah birokrasi menjadi lebih modern, transparan, dan profesional. Dipimpin langsung oleh Bupati Mamuju Tengah, Arsal Aras, jajaran Pemkab menyambangi Kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat untuk mempresentasikan cetak biru (blueprint) serta kesiapan penerapan Sistem Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (ASN).
Kunjungan kerja strategis ini bukan sekadar silaturahmi formal, melainkan tahapan krusial untuk mendapatkan evaluasi sekaligus restu resmi dari BKN. Langkah ini memposisikan Mamuju Tengah sebagai salah satu daerah pionir yang berkomitmen meninggalkan pola lama berbasis “kedekatan”, dan beralih total ke sistem pengembangan karier yang objektif.
Dalam paparannya di hadapan tim penguji BKN, Bupati Arsal Aras menegaskan bahwa reformasi birokrasi di bumi Lalla Tassisara’ sudah tidak bisa ditunda lagi. Manajemen talenta dinilai sebagai kunci utama untuk melahirkan pelayan publik yang tangkas dan adaptif terhadap perkembangan zaman.
“Sistem ini kami rancang untuk memetakan kompetensi, merencanakan suksesi jabatan, hingga menilai kinerja ASN secara riil berdasarkan potensi dan capaian. Kita ingin menciptakan iklim kerja yang adil, transparan, dan kompetitif,” ujar Arsal, Kamis (18/6/2026).
Melalui sistem baru ini, roda mutasi, rotasi, hingga promosi jabatan di lingkungan Pemkab Mamuju Tengah nantinya akan didasarkan pada rapor kinerja digital (sistem merit), bukan lagi atas dasar faktor subjektivitas.
Penerapan sistem merit ini diproyeksikan bakal mendongkrak kualitas pelayanan publik di Mamuju Tengah secara signifikan. Ketika seorang ASN ditempatkan pada posisi yang tepat sesuai keahliannya (the right man on the right place), maka efisiensi dan efektivitas pelayanan masyarakat akan otomatis meningkat.
Secara internal, sistem manajemen talenta ini juga menjadi angin segar bagi para ASN yang berprestasi. Mereka kini memiliki kepastian karier dan ruang yang setara untuk menduduki jabatan strategis secara adil, akuntabel, dan berdaya saing tinggi tanpa perlu mengandalkan “jalur belakang”.
Langkah berani yang diinisiasi oleh Pemkab Mamuju Tengah ini menjadi bukti nyata komitmen daerah dalam mengawal Reformasi Birokrasi nasional. Sebuah ikhtiar berkelanjutan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan sepenuhnya melayani.(*)
