Kasiannya, Rumah Dieksekusi Meskipun Penghuninya Sakit Stroke, Sudah 75 Tahun Ditempati Sebagai Pegawai Transmigrasi
Bugispos,Makassar — Kesedihan begitu berat dialami penghuni rumah di Jalan Kakatua 2, Kelurahan Pabatang, Kecamatan Mamajang Kota Makassar adalah anak almarhum Sukarmin Pensiunan pegawai Dinas Transmigrasi yang sudah kurang lebih 75 tahun lamanya ditempati secara turun temurun. Didalam rumah tersebut ada beberapa keluarga dan ada keluarga yang lain lumpuh dan sudah mengalami kronis sudah puluhan tahun hanya bisa terbaring.
Sudah berjuang mendapatkan DEM tapi tidak dihiraukan, luas lahannya hanya 76 meter tapi dalam temuan ala pemerintah bidang aset sekitar 966 meter persegi.
Ketua Dewan Pengurus Wilayah Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Andi Imran Maddukelleng menyampaikan kurang lebih 2 tahun lamanya Jaringan Pendamping Kebijakan pembangunan (JPKP) mendampingi kasus tersebut untuk melakukan DEM tetapi tidak diindahkan oleh pemerintah terkait.
“Kemarin hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 telah dilakukan penertiban oleh pihak Satpol PP atas rekomendasi Dinas Transmigrasi dan Sekda Provinsi Sulsel sudah ada 3 kali pertemuan, sebelum dilakukan penertiban paksa di TKP yaitu yang pertama dari Lurah Pa’batang dan Kasi Pemerintahan Kecamatan Mamajang atas permintaan Dinas Transmigrasi,”jelas Andi Imran Jumat 31/1/2025.
Selain itu yang kedua dari Sekdis Dinas Transmigrasi dan Kabag OPS Satpol PP Provinsi Sulsel dan ketiga dari biro aset dan Sekdis Prov Sulsel dan tidak lama kemudian pihak Satpol PP Provinsi memaksakan diri masuk tanpa Ijin dan melakukan Penertiban dan kurang lebih 4 jam lamanya Penertiban dilakukan dan mengosongkan isi rumah serta menggembok rumah tersebut,ujarnya.
Lebih jauh Andi Imran menjelaskan di dalam rumah tersebut terdapat 2 orang sakit stroke dan lansia, pihak terkait memaksakan mau membawa keluarga yang stroke ke rumah sakit. Dan JPKP bertahan untuk tidak di bawah ke rumah sakit dan sudah menyiapkan Ambulance dari RS Haji Makassar. Kami JPKP hadir untuk meminta keadilan terkait hal tersebut kepada pemerintah Provinsi Sulsel dan pemerintah pusat semoga ada kebijakan yang berpihak ke rakyat kecil yang dalam penanganan dalam hal permasalahan ini, tutup Andi Imran.(*)
