Takalar

Porei, Kabupaten Takalar Kembali Sabet Opini WTP

×

Porei, Kabupaten Takalar Kembali Sabet Opini WTP

Sebarkan artikel ini

BugisPos, TakalarPemerintah Kabupaten Takalar kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2025.

Opini WTP tersebut diserahkan langsung oleh BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan kepada Bupati Takalar, Mohammad Firdaus Daeng Manye, yang didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar, Dr. Muhammad Hasbi, serta Ketua DPRD Kabupaten Takalar, H. Muh. Rijal, di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Jumat (5/6/2026).

Capaian ini menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Takalar di bawah kepemimpinan Bupati Mohammad Firdaus Daeng Manye dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan sesuai dengan standar pengelolaan keuangan negara.

Bupati Takalar menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut dan mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Alhamdulillah, tahun ini Kabupaten Takalar kembali meraih Opini WTP dari BPK. Capaian ini merupakan hasil sinergi dan kerja kolektif seluruh jajaran pemerintah daerah bersama DPRD dalam mengawal pelaksanaan anggaran yang efektif, efisien, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga kita dapat mempertahankan kembali opini terbaik ini,” ujarnya.

Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari komitmen seluruh perangkat daerah dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Takalar juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah, DPRD Kabupaten Takalar, serta seluruh elemen masyarakat yang telah mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab.

“Dengan capaian ini, Pemerintah Kabupaten Takalar akan terus berkomitmen meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah, memperkuat akuntabilitas kinerja, serta memastikan setiap anggaran yang dikelola memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat .