BugisPos, Wajo – Persoalan pengelolaan sampah, keterbatasan air bersih, hingga buruknya drainase menjadi keluhan utama warga dalam kegiatan reses Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Wajo, Andi Bayuni Marzuki, di Kantor DPD Golkar, Jalan Beringin, Selasa (27/10/2026).
Kegiatan reses tersebut dihadiri warga yang mayoritas merupakan kaum perempuan. Mereka memanfaatkan pertemuan itu untuk menyampaikan berbagai persoalan lingkungan dan infrastruktur permukiman yang dinilai membutuhkan perhatian pemerintah daerah.
Sejumlah persoalan yang disampaikan warga meliputi pengelolaan sampah yang belum optimal, keterbatasan akses air bersih, serta saluran drainase tersumbat yang berpotensi menimbulkan genangan air.
Selain itu, kondisi jalan di kawasan permukiman juga menjadi perhatian masyarakat. Sejumlah ketua RT turut menyampaikan aspirasi mengenai peningkatan tunjangan operasional, pembebasan iuran retribusi sampah bagi ketua RT, serta perbaikan dan pembangunan fasilitas sanitasi lingkungan.
Pertemuan tersebut turut dihadiri perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Camat Tempe, serta Lurah Bulupabulu.
Kehadiran sejumlah perwakilan pemerintah tersebut diharapkan dapat membuka ruang dialog sekaligus membantu mengidentifikasi persoalan yang membutuhkan tindak lanjut sesuai kewenangan masing-masing instansi.
Menanggapi aspirasi warga, Andi Bayuni Marzuki mengatakan, reses merupakan bagian dari kewajiban anggota DPRD untuk turun langsung ke daerah pemilihan, mendengarkan kebutuhan masyarakat, dan menghimpun masukan sebagai bahan dalam memperjuangkan pembangunan daerah.
“Tugas kami di DPRD adalah menyerap seluruh masukan ini untuk kemudian disalurkan dan diperjuangkan dalam pembahasan anggaran bersama pemerintah daerah. Kehadiran perwakilan dinas terkait seperti PUPR dan DLH, serta camat dan lurah hari ini sangat penting agar setiap catatan dan keluhan warga dapat ditindaklanjuti secara nyata,” ujar Andi Bayuni.
Menurut dia, penyampaian aspirasi secara langsung menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan yang mereka hadapi kepada wakil rakyat dan pemerintah daerah.
Aspirasi yang dihimpun dalam kegiatan reses tersebut selanjutnya menjadi bahan untuk diperjuangkan sesuai skala prioritas, kewenangan, dan kemampuan anggaran pemerintah daerah.(rs)
br
br
br
br
br
br