JAKARTA, BUGISPOS.com – Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wajo dalam menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas terus diperkuat. Salah satunya melalui koordinasi dan konsultasi dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Senin (29/6/2026).
Kunjungan tersebut dipimpin langsung Bupati Wajo Andi Rosman yang didampingi Kepala BKPSDM Kabupaten Wajo Syamsul Bahri, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo Hj. Nurliyani, serta Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo Andi Satriani.
Rombongan Pemkab Wajo diterima Direktur Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Hj. Erliani Budi Lestari, beserta jajaran.
Pertemuan tersebut menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, khususnya dalam meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) di Kabupaten Wajo.
Dalam pertemuan itu, Bupati Andi Rosman membahas berbagai aspek pelayanan administrasi kependudukan, mulai dari penerbitan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, akta kematian, hingga percepatan transformasi layanan berbasis digital.
Menurut Andi Rosman, administrasi kependudukan merupakan fondasi penting dalam pelayanan publik karena menjadi syarat utama masyarakat untuk memperoleh berbagai layanan, seperti kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, hingga layanan perbankan.
“Tentu kami ingin memastikan masyarakat Kabupaten Wajo mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, mudah, dan berkualitas. Karena itu, koordinasi dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri menjadi langkah penting untuk memperkuat pelayanan di daerah,” ujar Andi Rosman.
Ia menegaskan, peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan menjadi salah satu prioritas Pemerintah Kabupaten Wajo dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, modern, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Selain membahas penguatan layanan, pertemuan tersebut juga dimanfaatkan untuk mengonsultasikan berbagai kebutuhan daerah, termasuk kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan agar dapat memperoleh solusi dan dukungan dari pemerintah pusat.
Melalui koordinasi ini, Pemkab Wajo berharap kolaborasi dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri semakin erat sehingga berbagai program peningkatan pelayanan dapat berjalan lebih optimal.
“Setelah dari sini kami akan mengaplikasikan sekaligus mengevaluasi pelayanan publik, khususnya di bidang administrasi kependudukan agar dapat terus ditingkatkan demi memberikan kemudahan dan kepastian layanan kepada masyarakat,” tutup Andi Rosman.
Langkah koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Pemerintah Kabupaten Wajo dalam menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan yang semakin cepat, akurat, transparan, dan mudah diakses, sejalan dengan transformasi pelayanan publik berbasis digital yang terus dikembangkan pemerintah.
