BugisPos, Makassar – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Camat Tamalate pada Senin (11/5) sore.
Kunjungan ini diterima langsung oleh Camat Tamalate, Kasie Pemerintahan, Sekretaris Camat, dan staf kecamatan, sebagai bagian dari upaya konsolidasi kewilayahan guna memaksimalkan pelayanan publik dan koordinasi antarwilayah.
Acara tersebut membahas penataan ruang, penggunaan tanah, serta pembangunan infrastruktur secara partisipatif. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan tahun 2025, Kecamatan Tamalate memiliki luas wilayah 1.405 hektare dengan populasi 45.678 jiwa, di mana 28% lahan masih bermasalah akibat penataan ruang yang belum optimal.
Andi Zulkifly menekankan pentingnya penggabungan dan redistribusi tanah untuk menyediakan fasilitas umum serta ruang terbuka hijau (RTH).
Dalam paparannya, Sekda menyatakan bahwa inisiatif ini sejalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar 2021-2041, yang menargetkan peningkatan RTH hingga 30% atau setara 1.200 hektare kota secara keseluruhan.
Di Tamalate, program ini melibatkan redistribusi 15 hektare tanah negara untuk taman kota dan jalur pejalan kaki, sebagaimana tercantum dalam laporan Dinas Tata Kota Makassar per kuartal I 2026.
“Koordinasi seperti ini memastikan pembangunan inklusif dan efisien,” ujar Andi Zulkifly usai kunjungan.
Camat Tamalate, Muhammad Aril Syahbani Kahar, S.IP mengapresiasi kunjungan tersebut sebagai momentum memperkuat sinergi.
Tercatat, Data Dinas Pekerjaan Umum (PU) Makassar menunjukkan, sepanjang 2025, infrastruktur di Tamalate meningkat 22% berkat partisipasi masyarakat, termasuk pembangunan 5 km drainase dan 3 taman lingkungan.
Kunjungan ini juga menyoroti capaian pelayanan publik Tamalate, dengan indeks kepuasan masyarakat mencapai 85,7% berdasarkan survei Pemkot Makassar akhir 2025.
Kunjungan berlangsung selama dua jam dan diakhiri dengan peninjauan lapangan singkat. Program penataan ruang ini diharapkan selesai akhir 2026, mendukung visi Makassar sebagai kota berkelanjutan.
Pemkot Makassar berencana mereplikasi model ini ke 17 kecamatan lainnya, dengan anggaran APBD 2026 sebesar Rp 450 miliar untuk infrastruktur wilayah.
