BugisPos, Makassar — Lembaga Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Sulawesi Selatan (Lapakkss) menggelar Diskusi Kajian Seni dan Film yang membedah karya dokumenter provokatif berjudul “PESTA BABI” Papua Di Tanah Kosong. Kegiatan yang berlangsung hangat ini digelar di Baruga JIP CENTER, Kompleks Anggrek Minasa Upa, Makassar, pada Senin (1/6/2026).
Dipandu langsung oleh Dr. H. Ajiep Padindang, SE., M.M. sebagai fasilitator sekaligus moderator, diskusi ini menjadi ruang dialektika yang mempertemukan berbagai sudut pandang tajam. Acara ini dihadiri oleh deretan tokoh, akademisi, sineas, dan budayawan lintas generasi.
Sejak siang hingga matahari terbenam, jalannya bedah sinema mengalir dinamis dengan melahirkan sejumlah catatan kritis dari berbagai perspektif:
Sudut Pandang Geopolitik Global dan Politik Budaya
Sebagai pemantik, Ajiep Padindang mengajak peserta melihat film tersebut dari kacamata kritik sosial dan geopolitik global. “Ada perebutan pengaruh atas Papua antara Amerika Serikat, Australia, dan Cina. Itu fakta sejarah. Amerika mendukung karena kepentingan ekonomi Freeport, Australia karena bayang-bayang kepentingan Inggris, sedangkan Cina hadir sebagai kekuatan penting di Asia Tenggara,” papar Ajiep.
Yudhistira Sukatanya, seorang penulis dan pemerhati film, merefleksikan bagaimana dokumenter bertema lingkungan ini mendapat ruang apresiasi besar di masyarakat. Namun, ia memberikan catatan kritis pada benturan kebudayaan di dalamnya dan membandingkannya dengan tradisi komunal di Sulawesi Selatan.
Ia juga menyoroti konsep kepemilikan tanah adat yang berbenturan dengan sistem hukum modern. “Orang Papua adalah pemakan sagu. Namun, apakah identitas budaya itu membuat mereka tidak boleh menanam sawit?” gugatnya. Dari segi teknis, meski memuji sinematografinya yang apik melalui penggunaan drone, Yudhistira menilai plot film ini terasa menyiksa bagi penonton.
Partisipasi Komunitas dan Validasi Sejarah
Rusdin Tompo menyoroti model partisipasi proyek swadaya film ini yang berhasil menjaga diksi-diksi lokal dalam mempertahankan tanah adat. Salah satu yang paling menyentuh adalah penyebutan kata “Mama”—sebagai representasi bahwa bagi orang Papua, alam dan hutan adalah ibu kandung. Meski demikian, Rusdin meluruskan bahwa hubungan hari ini harus dilihat sebagai konflik tata ruang, bukan penjajahan, karena secara historis Papua pernah menjadi bagian dari Kesultanan Tidore.
Sementara itu, Direktur Lapakkss, Luna Vidya, yang menghabiskan masa mudanya di Papua, mengapresiasi kerja keras kru film. Namun, ia mengingatkan bahwa dalam dokumenter besar, “selalu ada pesan sponsor.” Bagi Luna, film ini tetap merupakan “ceritanya orang Jawa tentang apa yang terjadi di Papua.”
Meluruskan fakta sejarah, arkeolog M. Husni menjelaskan bahwa eksplorasi di Papua bukan digerakkan oleh agama. Terkait simbol salib di hutan, Husni menegaskan itu murni berfungsi sebagai plang penanda wilayah kekuasaan adat (“Ini hutan saya”), bukan karena motif teologis. Ia juga mengoreksi bahwa subjek dalam film tersebut secara kebudayaan lebih merepresentasikan masyarakat Mikronesia (Papua Nugini).
Kritik Estetika dan Dramaturgi Film
Dari sisi adat dan dramaturgi, beberapa kritik tajam bermunculan:
Andi Asruddin Patunru (Kak Aso): Budayawan asal Bulukumba ini menilai ada kesan eksploitasi dan beberapa adegan terasa terlalu diatur (settingan) demi mengejar efek dramatis, meski ia memuji bahasanya yang digarap kuat.
Jamal Andi (Ketua Yayasan Sulapa Eppae): Mengkritik pembangunan di Papua yang berjalan dari kacamata kekuasaan murni yang top-down tanpa mendengar aspirasi lokal.
Dr. Nurlina Syahrir, M.Hum: Koreografer dan akademisi seni ini mempertanyakan hubungan antara ritual Pesta Babi dengan keseluruhan plot yang terasa membingungkan, serta menyayangkan sepinya atmosfer estetika pesta adat dalam film.
Perspektif Keamanan dan Provokasi
Kritik pedas juga datang dari Andi Mahrus (Mahrus Andis), seorang kritikus sastra dan mantan birokrat. Ia menilai pemerintah berniat baik agar orang Papua tidak terkurung dalam tempurung. Menjawab kritik film soal militer, ia balik bertanya, “Kalau melibatkan TNI, memangnya siapa lagi yang mau masuk ke medan sesulit itu?”
Kekhawatiran senada disampaikan oleh Dr. Ir. Zainal Altim, M.T (Pentahelix) yang melihat film ini sarat akan muatan provokasi yang berbahaya jika tidak dicerna dengan kedewasaan berpikir dari berbagai aspek.
Sebagai penutup diskusi menjelang senja, Ajiep Padindang memberikan kesimpulan reflektif. Ia mengajak forum bersikap realistis mengenai kondisi tatanan masyarakat adat yang hari ini sudah banyak tergerus zaman.
Meski demikian, Ajiep menegaskan bahwa masyarakat Papua harus tetap dibangun dan disejahterakan. Ia tidak menampik bahwa kelemahan terbesar Indonesia selama ini adalah pendekatannya yang cenderung represif. Diskusi pun berakhir dengan catatan penting: pembangunan di atas tanah Nusantara haruslah dilakukan dengan memanusiakan manusia dan menghormati akar kebudayaannya. (Laporan Raka/Sekretaris Lapakkss)
